Chapnews – Ekonomi – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat luas serta para penerima manfaat yang menjadi korban serangkaian insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini mencoreng reputasi program unggulan tersebut, bahkan belum genap sebulan Sudaryono menjabat. Sebagai respons cepat, BGN di bawah kepemimpinannya berjanji akan menerapkan kebijakan tanpa toleransi, termasuk menangguhkan operasional dapur yang bermasalah dan mencopot kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbukti lalai. Insiden ini dilaporkan terjadi di beberapa wilayah seperti Jepara, Yogyakarta, Jayapura, hingga Semarang.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BGN Jakarta pada Jumat (7/8/2026), Sudaryono menegaskan komitmen BGN untuk "zero tolerance" terhadap kelalaian. "Kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para korban dan keluarga di Jepara, Jogja, Jayapura, hingga Semarang. Kami berkomitmen penuh untuk menerapkan kebijakan tanpa toleransi, dengan langsung menangguhkan operasional dapur yang bermasalah serta mencopot kepala unit pelaksana gizi terkait," tegas Sudaryono.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa tim investigasi internal BGN telah diterjunkan ke lapangan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk meneliti secara cermat penyebab keracunan, termasuk pemeriksaan sampel makanan. Langkah pencopotan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG/SPPI) atau Kepala Dapur yang terbukti bermasalah ini, lanjutnya, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan.
Sudaryono juga memperingatkan bahwa jika insiden keracunan serupa terulang kembali atau terbukti disebabkan oleh kelalaian yang fatal, maka hal tersebut akan dicatat sebagai pelanggaran serius yang dapat berujung pada rekomendasi pemecatan dari status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan BGN, atau setidaknya tidak diperpanjangnya masa kontrak kerja mereka.
Data internal BGN menunjukkan bahwa puncak insiden keracunan MBG terjadi pada Oktober 2025, yakni hanya sekitar sepuluh bulan setelah program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini pertama kali diluncurkan. Pada periode tersebut, jumlah korban keracunan mencapai angka mengkhawatirkan, yaitu 7.061 jiwa.
