Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, secara tegas meluruskan spekulasi publik terkait peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran kredit senilai Rp240 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pernyataan ini disampaikan Dony di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026), menanggapi kekhawatiran yang beredar mengenai potensi risiko bagi perbankan BUMN.
Menurut Dony, skema pembiayaan kolosal ini merupakan bagian integral dari program strategis pemerintah. Ia menekankan bahwa seluruh fasilitas kredit tersebut dilengkapi dengan jaminan tertulis resmi dari Kementerian Keuangan. Ini berarti, Himbara sepenuhnya terlindungi dari potensi risiko gagal bayar atau beban likuiditas yang berlebihan.
Dony juga membantah keras narasi yang menyebutkan bahwa pembiayaan ini akan membebani portofolio likuiditas Himbara. "Ini perlu diluruskan. Ini bukan sekadar komitmen biasa, melainkan pemberian kredit yang didasari jaminan penuh dari pemerintah. Poin ini harus sangat jelas," tegas Dony, mengutip pernyataannya.
Ia mendesak semua pihak untuk melihat struktur mitigasi risiko pembiayaan KDKMP ini secara proporsional. Adanya jaminan negara secara eksplisit menjamin posisi Himbara tetap aman dalam menjalankan fasilitas pembiayaan ini. "Banyak pihak yang berspekulasi Himbara akan terdampak. Itu tidak benar, karena Himbara memegang jaminan kuat. Jangan sampai isu ini ‘digoreng’ seolah berbahaya atau Himbara akan gagal bayar, padahal kami dijamin sepenuhnya," jelasnya dengan nada serius.
Sebagai instrumen pelaksana program pemerintah, Dony menambahkan, Himbara memiliki kepastian penuh untuk mengajukan klaim jika terjadi hambatan dalam pemulihan pinjaman di lapangan. "Saat kami menyalurkan kredit, itu memang sudah dijamin oleh Menteri Keuangan. Jadi, jika ada masalah, kami tinggal mengeksekusi jaminan tersebut," imbuh Dony.
Dony juga menyerukan agar publik memahami kebijakan ini secara komprehensif, menghindari fragmentasi informasi yang dapat memperkeruh persepsi tentang stabilitas bank-bank BUMN. "Bagi Himbara, penting bagi masyarakat luas untuk memahami bahwa tidak ada risiko sama sekali, karena kami memegang jaminan tertulis yang menanggung seluruhnya. Ini harus sangat jelas. Ini adalah program pemerintah, jadi tidak perlu ada dikotomi atau pemotongan informasi yang menyesatkan," pungkas Dony, menekankan pentingnya penyampaian informasi yang utuh kepada publik melalui chapnews.id.
