Oleh: Feby Novalius
Kamis, 20 Agustus 2026 | 10:35 WIB
Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat gebrakan signifikan untuk industri perfilman nasional. Keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen kini berlaku untuk pemutaran film-film karya anak bangsa di ibu kota. Namun, kebijakan ini bukan semata-mata menguntungkan pihak bioskop atau penyelenggara pemutaran film, melainkan secara tegas diwajibkan untuk disalurkan kepada produsen film nasional, memastikan dukungan langsung bagi para kreator.
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 591 Tahun 2026, yang merupakan revisi dari Kepgub Nomor 531 Tahun 2026. Kebijakan yang berfokus pada pemberian keringanan pokok PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan tontonan film nasional ini telah berlaku efektif sejak masa pajak Juli 2026.
Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, menjelaskan bahwa keringanan 50 persen dari pokok PBJT atas pemutaran film nasional ini diberikan secara otomatis kepada wajib pajak. Artinya, penyelenggara pemutaran film tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan fasilitas ini.
"Melalui inisiatif tersebut, pemerintah ingin mendukung lebih banyak acara yang bersifat edukatif, sosial, dan menghibur tanpa menambah beban pajak penyelenggara," ujar Morris, Kamis (20/8/2026).
Namun, Morris menegaskan bahwa manfaat keringanan tersebut tidak berhenti pada wajib pajak atau pihak bioskop. Nilai pajak yang tidak dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari keringanan ini, wajib hukumnya untuk diserahkan kepada produsen film nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi industri perfilman nasional, memungkinkan produsen untuk berinvestasi lebih banyak dalam kualitas produksi, pengembangan cerita, serta promosi film-film lokal, sehingga mampu bersaing lebih kuat di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memajukan perfilman tanah air dengan menyasar langsung pada inti produksi, bukan hanya pada aspek distribusinya.
