Chapnews – Ekonomi – PT Pertamina Patra Niaga secara resmi menandatangani Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), meningkatkan level transparansi, serta memitigasi berbagai potensi risiko hukum yang mungkin timbul dalam proses pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) yang dijadwalkan untuk periode 2026-2027.
Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian integral dari upaya perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini menjadi krusial di tengah gejolak harga minyak dunia yang tinggi, dinamika pasokan dan permintaan global yang tidak menentu, serta ketidakpastian geopolitik. Kondisi-kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengancam ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat, tetapi juga dapat memicu fluktuasi harga komoditas yang signifikan.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa Direktorat Niaga memegang peran sebagai garda terdepan dalam menjamin ketersediaan pasokan energi, baik berupa minyak mentah untuk kebutuhan kilang maupun BBM dan LPG untuk konsumsi masyarakat. Dengan adanya pendampingan dari Jamintel, kami bertekad untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengadaan diambil secara terbuka, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan bangsa," ujar Erwin pada Kamis (20/8/2026).
Erwin menambahkan, pendampingan dari Jamintel Kejaksaan Agung ini merupakan wujud komitmen nyata Pertamina Patra Niaga untuk membuka diri secara transparan dalam setiap tahapan proses tender dan pengadaan. Lebih lanjut, perusahaan menyatakan kesiapannya untuk menerima masukan serta evaluasi demi perbaikan tata kelola secara berkelanjutan, selaras dengan hukum positif Indonesia dan regulasi internasional.
"Sinergi ini berfungsi sebagai panduan strategis yang sangat berharga bagi kami. Kami berharap kerja sama ini menjadi tonggak awal yang baik untuk menunjukkan bahwa pengelolaan energi di Indonesia semakin profesional, efisien, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.
Kejaksaan Agung menyambut baik inisiatif sinergis ini. Plt. Sekretaris Jamintel Kejaksaan Agung, Sarjono Turin, menjelaskan bahwa pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG oleh Pertamina Patra Niaga merupakan bagian esensial dari proyek pembangunan prioritas nasional dalam Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.
Menurut Sarjono, inilah titik temu yang mempertemukan Kejaksaan Agung dan Pertamina Patra Niaga. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen, yaitu untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta mengamankan pelaksanaan pembangunan strategis melalui fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
