Chapnews – Nasional – Kementerian Kehutanan, melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera (Balai Gakkum Kehutanan Sumatera), tengah gencar melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden kebakaran yang melahap sekitar 25 hektare kawasan Hutan Produksi. Peristiwa nahas ini terjadi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan Mendis, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tepatnya di area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT TCP.
Kebakaran yang dilaporkan terjadi sejak 26 Juli lalu ini berhasil ditangani secara terpadu. Tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni Daops Sumatera Selatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), unsur TNI dan Polri, pihak KPH, serta tim internal PT TCP bersinergi memadamkan api. Berkat upaya kolektif ini, penyebaran api dapat dikendalikan, mencegah meluasnya kerusakan ke bagian hutan lainnya.
Pasca-api berhasil dikendalikan, Tim Balai Gakkum Kehutanan Sumatera segera bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik awal munculnya api dan mengumpulkan berbagai bahan keterangan yang krusial bagi proses penegakan hukum. Hasil verifikasi awal mengindikasikan bahwa titik api pertama kali diduga berasal dari areal kebun kelapa sawit dan pinang. Ironisnya, area ini berada di dalam kawasan hutan, tepatnya di areal PBPH PT TCP.
Temuan awal ini menjadi fokus utama penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan secara pasti sumber dan penyebab kebakaran, status kepemilikan atau penguasaan lahan, serta menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Sejumlah pihak yang diduga menguasai dan mengelola lahan tersebut telah dimintai keterangan, bersama dengan beberapa saksi kunci. Penyelidikan juga mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, potensi keterlibatan pihak lain, serta sejauh mana kepatuhan pemegang izin dalam menjalankan kewajiban perlindungan dan pengendalian kebakaran di wilayah kerjanya. Sebagai tanda bahwa area tersebut berada di bawah pengawasan ketat dan sedang dalam proses penyelidikan, tim juga telah memasang plang peringatan di lokasi kejadian.
Menanggapi insiden ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa peristiwa di Musi Banyuasin harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemegang izin kehutanan. Mereka diwajibkan untuk meningkatkan upaya perlindungan di areal kerjanya, terutama selama periode rawan kebakaran. Kementerian Kehutanan, menurut Januanto, telah berulang kali mengingatkan perusahaan pemegang PBPH mengenai kewajiban mereka dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di lokasi usaha masing-masing.
"Musim kemarau dan kondisi El Nino yang semakin ekstrem meningkatkan risiko kebakaran, sehingga tanggung jawab pemegang izin juga harus meningkat," ujar Januanto. Ia menambahkan, "Setiap perusahaan wajib memastikan arealnya dijaga, sistem pencegahan berjalan, dan potensi kebakaran ditangani sejak dini. Jangan menunggu api membesar baru bertindak. Jika ditemukan kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan yang menyebabkan kebakaran, penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu."
Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemadaman. "Berkat kerja sama yang solid, kebakaran dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan hutan lainnya," ungkap Hari. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk mendalami penyebab kebakaran ini secara profesional. "Kami akan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Apabila ditemukan bukti adanya kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan, setiap pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Hari juga menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan menempatkan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum Karhutla sebagai pilar penting dari kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian hutan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemegang izin kehutanan kembali diingatkan untuk meningkatkan upaya perlindungan areal kerjanya dan memastikan sistem pencegahan serta pengendalian kebakaran berfungsi optimal di lapangan.
