Chapnews – Ekonomi – Isu ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan di Indonesia masih menjadi sorotan tajam. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot program reforma agraria sebagai strategi utama untuk menciptakan keadilan dalam struktur kepemilikan tanah di seluruh penjuru negeri.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, pada Selasa (25/8/2026), menegaskan urgensi pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, program ini vital untuk mengatasi disparitas kepemilikan tanah yang mencolok di tengah masyarakat. "Reforma agraria itu sendiri dilakukan karena kita tahu ada ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Gini rasio kita masih jelek," ungkap Embun, seperti dikutip dari chapnews.id.
Data terakhir menunjukkan bahwa gini rasio penguasaan tanah di Indonesia berada pada angka 0,77. Angka ini mengindikasikan konsentrasi penguasaan lahan yang sangat tinggi pada segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat kesulitan mengakses tanah. Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama pemerintah untuk bertindak, memastikan pemerataan hak atas tanah bagi seluruh warga negara.
Embun Sari menjelaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program biasa, melainkan upaya penataan ulang secara fundamental terhadap struktur penguasaan dan kepemilikan tanah. Tujuannya adalah memastikan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap tanah dapat memperoleh haknya sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta keadilan agraria yang sesungguhnya.
Pelaksanaan reforma agraria mencakup dua pilar utama: asset reform dan access reform. Asset reform berfokus pada redistribusi aset tanah agar kepemilikan lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu. Sementara itu, access reform bertujuan membuka akses masyarakat terhadap sumber daya tanah, termasuk melalui program sertifikasi tanah gratis, pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis lahan. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat mewujudkan keadilan agraria yang menjadi cita-cita bangsa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
