Chapnews – Ekonomi – Indonesia mencatat sejarah penting dalam pengelolaan keuangan negara. Seluruh kewajiban pembayaran surat utang yang berasal dari penanganan krisis moneter dan perbankan tahun 1997-1998, termasuk utang terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), telah resmi dilunasi pada Agustus 2026. Pencapaian monumental ini menandai berakhirnya beban finansial yang telah membebani negara selama hampir tiga dekade.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (18/9/2026), menjelaskan latar belakang historis di balik pelunasan ini. Ia mengungkapkan bahwa untuk meredam dampak krisis yang mengguncang ekonomi Indonesia tiga puluh tahun lalu, pemerintah terpaksa menerbitkan obligasi dengan total nilai fantastis, mencapai Rp640 triliun.
"Jika kita menilik kembali sejarah tiga dekade silam, saat menghadapi krisis 1997-1998, pemerintah kala itu mengeluarkan obligasi dengan total mencapai Rp640 triliun," terang Suahasil. "Dan kini, kita telah berhasil melunasi seluruhnya."
Proses pelunasan utang krisis ini, lanjut Suahasil, bukanlah pekerjaan singkat, melainkan sebuah perjalanan panjang yang dilakukan secara bertahap. Obligasi rekapitalisasi, salah satu instrumen utang yang diterbitkan, telah lebih dulu tuntas pada Juli 2020. Sementara itu, kewajiban surat utang yang secara spesifik terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) baru berhasil dilunasi sepenuhnya pada Agustus 2026.
"Beberapa jenis obligasi yang kita keluarkan memang ada yang sudah lunas pada Juli 2020, dan sebagian lainnya baru tuntas kemarin," jelas Suahasil, merujuk pada obligasi BLBI. "Ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan sektor keuangan Indonesia. Penanganan krisis 1997-1998, yang kini utangnya telah terbayar, memungkinkan negara kita untuk terus melakukan reformasi dan melanjutkan pembangunan hingga saat ini."
Suahasil juga membeberkan kunci di balik keberhasilan pelunasan ini. Ia menyebutkan bahwa mekanisme pembayaran surat utang krisis tersebut memanfaatkan setoran surplus Bank Indonesia (BI) ke kas negara. Langkah ini, tegasnya, dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, menunjukkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
