Chapnews – Ekonomi – Pemerintah terus menggenjot proyek strategis jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) sebagai upaya krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG 3 kilogram. Dengan target ambisius mencapai 1 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2028, percepatan implementasi proyek ini mendapat pengawalan ketat dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Dudung Abdurachman baru-baru ini turun langsung meninjau kesiapan pengoperasian jargas yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan yang dilaksanakan pada Jumat (18/9/2026) tersebut berfokus pada lokasi Metering Regulating Station (MRS) jargas, dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif bersama masyarakat calon penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Dudung didampingi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
"Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik," tegas Dudung, seperti dikutip chapnews.id.
Ia menjelaskan bahwa proses percepatan jargas ini melibatkan serangkaian rapat koordinasi "debottlenecking" yang diinisiasi oleh KSP. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini memperlambat proyek, memastikan kelancaran operasional. Langkah proaktif ini sangat penting guna mencapai target 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025-2026.
Progres fisik pembangunan jargas di Gresik sendiri menunjukkan capaian yang impresif, menembus angka 95,4 persen. Angka ini bahkan lebih cepat sekitar 4,6 persen dari jadwal yang telah direncanakan, mengindikasikan efektivitas upaya percepatan yang dilakukan.
Dudung juga mengungkapkan bahwa berbagai kendala perizinan yang sebelumnya menjadi ganjalan kini telah berhasil diselesaikan. "Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani," paparnya.
Keberhasilan dalam penyelesaian isu perizinan ini, lanjut Dudung, tidak terlepas dari dukungan responsif dan kolaborasi apik dari Bupati Gresik serta Gubernur Jawa Timur.
Program jargas rumah tangga ini merupakan salah satu prioritas nasional dan bagian integral dari visi besar pemerintah untuk mencapai 1 juta sambungan rumah secara nasional. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo memperoleh 7.223 sambungan rumah, sehingga total untuk kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
