Chapnews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sukses menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026. Dalam seremoni yang berlangsung khidmat di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, pada Sabtu (26/9) malam, Kemendagri berhasil menyabet penghargaan prestisius pada kategori kementerian.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, kepada Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran vital Kemendagri dalam mengoptimalkan penggunaan data statistik sebagai instrumen utama atau "kompas" dalam mengarahkan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.
Sinergi yang kuat antara Kemendagri dan BPS terbukti menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan pemerintah yang lebih akurat. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah, pemantauan stabilitas harga komoditas, hingga menjadi alat evaluasi yang objektif terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda).
Dalam pidatonya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada BPS. Ia menekankan bahwa dukungan data dari BPS sangat membantu Kemendagri dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi.
Tito mengungkapkan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sangat mengedepankan pendekatan berbasis data (data-driven policy). "Perintah Pak Presiden sangat jelas, yaitu menjaga inflasi daerah. Karena beliau sangat berbasis data, maka kami pun harus berbasis data. Titik mulanya tentu berasal dari data-data yang disediakan oleh BPS," tegas Tito.
Salah satu terobosan penting yang lahir dari kerja sama ini adalah pengembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Sebelumnya, data inflasi daerah biasanya hanya dirilis dalam periode bulanan. Namun, menyadari dinamika harga pangan yang berubah sangat cepat, Tito mendorong BPS untuk menciptakan instrumen penilaian mingguan. Melalui IPH, Kemendagri kini dapat memantau perkembangan komoditas pangan yang berdampak langsung pada inflasi, termasuk memantau komponen volatile food, administered prices, hingga core inflation.
Keberhasilan sistem ini terlihat dari kemampuan pemerintah dalam melakukan "diagnosa" yang tepat. Dengan data yang akurat, Kemendagri dapat mengidentifikasi daerah mana yang mengalami lonjakan harga dan apa penyebab utamanya, sehingga langkah mitigasi atau "terapi" yang diambil menjadi lebih efektif. Hasilnya, angka inflasi nasional dapat terjaga dalam rentang yang sehat, yakni antara 1,5 hingga 3,5 persen.
Ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo, data BPS juga akan diperluas fungsinya untuk memonitor pertumbuhan ekonomi di setiap daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Tito juga memberikan apresiasi khusus kepada jajaran BPS yang ia sebut sebagai silent warrior, karena meskipun bekerja di balik layar, peran mereka sangat fundamental bagi keberlangsungan pembangunan bangsa.
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widya Sari Dewi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu. Melalui laporan dari chapnews.id.
