Chapnews.id – Dinamika politik pasca-Pemilu kembali memanas menyusul terungkapnya fakta baru dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Isu mengenai ketiadaan bukti fisik ijazah SMA yang setara dari luar negeri kini menjadi sorotan tajam, yang kemudian memicu respons resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menanggapi hasil putusan MK yang menyebutkan tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA milik Gibran dalam persidangan, anggota KPU, Idham Holik, menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi catatan penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, temuan hukum ini tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan akan dijadikan bahan pertimbangan krusial dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendatang.
Idham menegaskan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik itu terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maupun Pengujian Undang-Undang (PUU), memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi rujukan utama. "Semua putusan MK dan lembaga peradilan lainnya sudah pasti menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan PKPU serta kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu di masa depan," ujar Idham saat memberikan keterangan kepada media.
Persoalan ini bermula dari fakta yang terungkap di ruang sidang, di mana MK tidak menemukan dokumen fisik yang secara eksplisit membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan menengah atas di luar negeri dengan standar yang setara. Hakim Konstitusi Arsul Sani mengungkapkan bahwa dalam prosesnya, Gibran menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri untuk mengajukan permohonan penyetaraan. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa syarat utama penyetaraan adalah adanya pemindaian (scan) ijazah, diploma, atau sertifikat asli sebagai bukti kelulusan.
Ketiadaan dokumen fisik yang valid ini memicu kritik pedas dari pihak lawan. Bambang Widjojanto (BW), selaku kuasa hukum dari pihak Denny Indrayana dkk, melontarkan kritik keras terhadap regulasi yang digunakan KPU. Ia menyoroti Pasal 18 Ayat 3 dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam pasal tersebut, terdapat pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang sudah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, namun berasal dari sekolah asing di luar negeri. BW menduga adanya celah hukum yang sengaja diciptakan atau "dipesan" khusus untuk memuluskan jalan Gibran, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, agar dapat lolos sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Polemik ini kini menjadi ujian bagi integritas penyelenggara pemilu. Publik menanti bagaimana RUU Pemilu yang baru nantinya dapat menutup celah-celah regulasi yang dianggap diskriminatif atau hanya menguntungkan pihak tertentu, guna memastikan keadilan bagi seluruh peserta pemilu di masa mendatang. Melansir laporan dari chapnews.id, kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dokumen administrasi dalam kontestasi politik tingkat tinggi.
