Chapnews.id – Dinamika politik tanah air kembali memanas menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra mengambil sikap tegas dengan meminta seluruh lapisan masyarakat untuk segera menghentikan perdebatan yang dianggap tidak produktif dan berpotensi merusak stabilitas nasional.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya sikap bijak dalam merespons keputusan hukum tertinggi di Indonesia tersebut. Menurutnya, polemik yang terus dipelihara hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Gerindra menegaskan tidak ingin terjebak dalam drama politik yang berlarut-larut, mengingat fokus utama bangsa saat ini seharusnya adalah pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Sugiat memperingatkan bahwa spekulasi hukum yang terus digulirkan mengenai status Wakil Presiden RI pasca-pelantikan dapat memicu ketidakpastian hukum atau legal uncertainty. Jika ketidakpastian ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan di ranah politik, tetapi juga akan menyasar sektor ekonomi dan iklim investasi di Indonesia. Investor membutuhkan kepastian hukum untuk menanamkan modalnya, dan kegaduhan politik adalah musuh utama bagi pertumbuhan ekonomi.
"Partai Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan ini secara bijak. Mari hentikan polemik yang berlarut-larut," ujar Sugiat saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (7/10).
Lebih lanjut, Sugiat menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap pihak wajib menghormati koridor hukum yang berlaku. MK sendiri telah memberikan keputusan final bahwa gugatan mengenai ijazah Gibran telah melewati batas waktu penyelesaian sengketa yang ditentukan. Ia menilai, kedewasaan berpolitik seorang aktor politik diuji dari kemampuan mereka untuk "move on" dan beralih dari fase kontestasi menuju fase pengawasan kebijakan melalui mekanisme checks and balances.
Dalam sidang yang digelar pada Selasa (6/10) malam, MK membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI.
Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh sejumlah pihak, mulai dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, hingga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta kelompok warga lainnya. Meskipun sempat terjadi perdebatan mengenai bukti dokumen pendidikan luar negeri, MK telah menetapkan bahwa mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bukanlah sarana untuk membatalkan status pejabat publik yang telah resmi dilantik dan menjalankan tugas kenegaraan.
Bagi Gerindra, stabilitas bangsa harus diletakkan di atas kepentingan kelompok manapun. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang lumrah, namun penyelesaiannya harus tetap berada dalam jalur undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui pernyataan ini, Gerindra berharap energi bangsa dapat dialihkan untuk mendukung jalannya pemerintahan yang baru demi kepentingan rakyat luas.
