Chapnews.id – Dunia industri saat ini tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di tengah arus globalisasi yang bergerak sangat dinamis, ukuran besar sebuah perusahaan ternyata bukan lagi jaminan mutlak untuk mendominasi pasar. Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, menekankan bahwa kecepatan dalam beradaptasi dan merespons perubahan adalah faktor penentu utama dalam memenangkan persaingan bisnis di masa depan.
Menyadari pentingnya aspek kecepatan tersebut, Menperin mendorong agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mampu memberikan dukungan maksimal melalui transformasi layanan publik. Menurutnya, birokrasi yang lambat dapat menjadi penghambat bagi para pelaku industri untuk bergerak lincah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran di kementerian untuk mempercepat segala bentuk pelayanan, mulai dari urusan perizinan hingga sesi konsultasi teknis.
Dalam sebuah kunjungan kerja pada Kamis (8/10/2026), Menperin Sarmuji melakukan peninjauan langsung terhadap proses layanan di kementerian. Ia tidak hanya memantau prosedur, tetapi juga menyempatkan diri berbincang dengan para pengunjung yang sedang mengantre. Langkah ini diambil untuk mendengarkan secara langsung keluhan, pengalaman, serta kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan para pelaku usaha di lapangan.
"Pelayanan publik, baik itu terkait perizinan maupun konsultasi, sejauh ini memang sudah menunjukkan tren perkembangan yang positif. Namun, bagi saya, standar ‘baik’ saja tidaklah cukup. Kita harus terus bergerak untuk menjadi lebih baik lagi demi menjamin kepuasan masyarakat serta pelaku industri," tegas Sarmuji di hadapan awak media.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecanggihan sarana dan prasarana yang tersedia, tetapi juga dari efisiensi waktu. Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem kerja yang lebih ringkas dan penyederhanaan proses birokrasi agar tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia oleh para pengusaha.
Sebagai langkah konkret, Menperin menginstruksikan penambahan frekuensi Hari Pelayanan Publik. Jika sebelumnya layanan konsultasi intensif hanya dilaksanakan satu kali dalam seminggu, kini ia meminta agar frekuensi tersebut ditingkatkan menjadi dua kali seminggu.
"Selama ini kita hanya mengadakan Hari Pelayanan Publik setiap hari Kamis. Saya meminta agar jadwal ini ditambah, misalnya menjadi dua kali seminggu, yakni pada hari Selasa dan Kamis. Dengan penambahan jadwal ini, masyarakat dan pelaku industri memiliki ruang konsultasi yang lebih luas, sehingga antrean panjang yang selama ini terjadi dapat dipangkas," jelasnya.
Pesan kuat dari Menperin ini menjadi pengingat bagi seluruh ekosistem industri bahwa di era modern, perusahaan yang mampu bergerak cepat dan adaptif terhadap perubahan akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk bertahan, bahkan mampu mengalahkan perusahaan raksasa yang cenderung lamban dalam mengambil keputusan. Melalui percepatan layanan di tingkat kementerian, diharapkan iklim investasi dan produktivitas industri nasional dapat terus meningkat secara signifikan.
