Chapnews.id – Kebutuhan energi listrik di kawasan Asia Tenggara kini tengah menghadapi tantangan besar. Laju permintaan listrik yang melonjak drastis ternyata tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan infrastruktur transmisi listrik terpusat yang ada saat ini. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa inovasi, kawasan ini berisiko mengalami ketimpangan pasokan energi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi situasi kritis tersebut, para ahli dan pemangku kepentingan menekankan pentingnya beralih ke sistem kelistrikan yang lebih fleksibel. Salah satu solusi yang dianggap paling menjanjikan adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdistribusi yang dipadukan dengan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Isu krusial mengenai masa depan energi ini menjadi topik utama dalam forum internasional bertajuk Distributed Power Generation and Battery Energy Storage. Acara tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bekerja sama dengan Tenggara Strategics di tengah perhelatan Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand.
Dalam diskusi tersebut, terungkap sebuah fakta menarik bahwa tantangan transisi energi telah bergeser. Jika dahulu kendala utama terletak pada mahalnya harga teknologi panel surya, kini persoalannya bukan lagi soal biaya perangkat. Tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan sistem kelistrikan dalam menyerap, menyimpan, serta menyalurkan energi yang dihasilkan secara efisien agar tidak terbuang percuma.
Para pakar menyarankan penggunaan kombinasi antara PLTS atap, pembangkit surya untuk sektor komersial, hingga pembangunan jaringan listrik mini (microgrid) yang dilengkapi dengan teknologi BESS. Keunggulan utama dari sistem ini adalah sifatnya yang modular. Artinya, infrastruktur ini dapat dibangun dan dikembangkan jauh lebih cepat dibandingkan harus menunggu pembangunan pembangkit listrik skala besar atau transmisi raksasa yang memakan waktu bertahun-tahun.
Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, menegaskan bahwa proses transisi energi di kawasan ini tidak boleh hanya fokus pada teknologi, tetapi juga harus mengedepankan aspek inklusi sosial dan ketahanan energi. Di Indonesia sendiri, ambisi besar telah dicanangkan melalui target kapasitas energi surya sebesar 100 gigawatt peak (GWp).
"Semangat dari target 100 GWp ini adalah tentang inklusi sosial dan ketahanan energi. Kita ingin memastikan energi hadir hingga ke pelosok melalui program elektrifikasi desa," ungkap Mada dalam keterangan resminya yang dikutip dari chapnews.id.
Lebih lanjut, Mada menjelaskan bahwa pemanfaatan energi surya di wilayah pedesaan memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan. Mengingat mayoritas penduduk desa bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, kehadiran listrik yang stabil dari PLTS dapat mendukung alat-alat produksi masyarakat. Hal ini tidak hanya memperluas akses listrik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal di daerah terpencil.
Meski peluang terbuka lebar, Mada juga mengingatkan adanya hambatan serupa di berbagai negara Asia Tenggara. Masalah regulasi yang belum sinkron, kerumitan proses perizinan, hingga struktur kontrak proyek yang masih belum ideal menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah di kawasan ini untuk mempercepat transisi energi hijau.
