Chapnews.id – Pemerintah secara resmi mengambil langkah tegas dalam mengelola keuangan negara menjelang penghujung tahun anggaran 2026. Melalui instruksi terbaru, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) diminta untuk melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen. Kebijakan ini menyasar sisa alokasi dana perjalanan dinas yang belum sempat terealisasi hingga batas waktu 8 Oktober 2026.
Langkah penghematan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal keempat tahun 2026 berjalan dengan lebih disiplin dan tepat sasaran. Pengetatan ini secara resmi tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026, yang menjadi komando bagi seluruh instansi pemerintah untuk mengerem belanja yang dianggap kurang mendesak.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menjelaskan dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (9/10/2026), bahwa kebijakan ini sebenarnya merupakan penguatan dari arah kebijakan yang sudah mulai digulirkan sejak awal tahun. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan surat S.98 pada Februari 2026 sebagai fondasi awal penghematan belanja negara.
"Prinsipnya, kebijakan ini adalah bentuk penguatan atas arah kebijakan yang telah kita jalankan sepanjang tahun 2026, terutama melalui surat yang dikeluarkan pada Februari lalu," ujar Sudarto di hadapan awak media.
Jika menilik data terbaru dari Kementerian Keuangan per September 2026, terlihat adanya lonjakan signifikan dalam penyerapan belanja K/L. Hingga saat ini, realisasi belanja telah menyentuh angka Rp1.069,4 triliun atau setara dengan 70,8 persen dari total pagu APBN. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 33,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lonjakan penyerapan ini menjadi alasan kuat mengapa pemerintah merasa perlu melakukan kontrol ketat agar tidak terjadi pemborosan di akhir tahun.
Untuk mengimplementasikan pemangkasan 30 persen tersebut, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi teknis. Salah satunya adalah dengan mengalihkan agenda-agenda rapat koordinasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pertemuan daring atau virtual. Selain itu, perjalanan dinas yang sifatnya non-prioritas akan dibatasi secara ketat, dan frekuensi perjalanan luar kota akan ditekan seminimal mungkin.
Pemerintah menegaskan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, hal ini tidak boleh mencederai program-program utama pemerintah maupun kualitas pelayanan publik. Fokus utama saat ini adalah memastikan target-target pembangunan prioritas tetap tercapai dengan sumber daya yang ada.
Terkait teknis administrasinya, dana hasil efisiensi atau penghematan tersebut nantinya akan diblokir pada Halaman IV DIPA dengan menggunakan kode 9, yang dikenal sebagai mekanisme automatic adjustment. Langkah ini diambil agar pengelolaan belanja negara di akhir tahun menjadi lebih tajam, efektif, dan memiliki daya guna yang maksimal bagi kepentingan masyarakat luas. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sisa anggaran dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang lebih memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
