Chapnews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kini tengah menghadapi tantangan besar dalam menjalankan agenda pemerintahannya. Menurut pandangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, terdapat tiga kelompok besar yang memiliki visi dan cara pandang yang bertolak belakang dengan arah kebijakan yang dibawa oleh Prabowo.
Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Dialog Nasional Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo Subianto’ yang digelar di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Budiman membedah secara mendalam karakteristik dari ketiga golongan tersebut. Ia menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ini secara tidak langsung menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa yang ingin dicapai oleh pemerintah saat ini.
Budiman mengidentifikasi tiga kelompok tersebut sebagai kaum neoliberal, kaum sosial liberal, dan kaum populis agraris. Ketiganya dianggap memiliki agenda yang berlawanan dengan semangat kemandirian nasional yang sedang diusung oleh Presiden Prabowo.
Pertama, Budiman menyoroti kaum neoliberal yang dinilai sangat antikemandirian. Kelompok ini dianggap tidak ingin melihat Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor-sektor strategis. Budiman mencontohkan bahwa jika Indonesia berhasil memproduksi teknologi tinggi seperti chip semikonduktor, kecerdasan buatan (AI) buatan anak bangsa, hingga memiliki mobil nasional yang kompetitif, maka kepentingan kelompok ini akan terganggu. Mereka lebih nyaman dengan ketergantungan terhadap produk dan teknologi asing.
Kedua, Budiman menunjuk kaum sosial liberal sebagai kelompok yang merasa terancam dengan kehadiran negara. Menurutnya, kelompok ini memiliki trauma terhadap intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Mereka cenderung mengasosiasikan kehadiran negara yang kuat dengan rezim otoriter masa lalu, seperti era Orde Baru. Akibatnya, mereka sering kali menolak kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat demi menghindari apa yang mereka sebut sebagai otoritarianisme.
Terakhir, Budiman menyoroti fenomena kaum populis agraris. Kelompok ini dianggap terjebak dalam romantisme "wong cilik" yang justru menghambat modernisasi sektor pangan. Budiman mengkritik pola pikir kelompok ini yang seolah-olah ingin menjaga petani dan nelayan tetap berada dalam kondisi tradisional tanpa sentuhan teknologi.
"Mereka tidak siap melihat petani yang sudah paham pembukuan atau nelayan yang menggunakan kapal modern. Ada anggapan bahwa jika petani sudah mengerti akuntansi atau nelayan sudah maju, maka mereka bukan lagi rakyat kecil yang harus dikasihani. Mereka ingin petani tetap hanya sekadar mencangkul tanpa pemahaman ekonomi yang modern," ujar Budiman.
Meskipun pernyataan Budiman Sudjatmiko ini memberikan perspektif baru mengenai dinamika politik nasional, perlu dicatat bahwa penilaian tersebut merupakan pandangan personal. Hingga saat ini, belum ada kajian ilmiah atau penelitian formal yang secara spesifik memvalidasi pengelompokan tersebut sebagai rujukan akademis. Namun, pernyataan ini menjadi sinyal penting mengenai tantangan ideologis yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa.
