Chapnews.id – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, melontarkan pernyataan menohok terkait fenomena kemiskinan yang masih menjerat sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurutnya, kemiskinan bukanlah sebuah garis takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan, melainkan sebuah masalah struktural yang berakar pada sistem yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Budiman menjelaskan bahwa tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar menghadapi kritik politik dari lawan bicara. Tantangan yang jauh lebih berat adalah melawan pola pikir lama dan kepentingan kelompok tertentu yang selama ini merasa nyaman dengan kondisi ketimpangan yang ada. Ia bahkan menarik perbandingan dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang juga menghadapi perjuangan serupa dalam upaya memutus rantai kemiskinan di negaranya.
Menurut pandangan Budiman, kebijakan yang dirancang untuk membela hak-hak masyarakat miskin sering kali membentur tembok besar, yaitu kepentingan kelompok yang selama ini menikmati hasil pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam secara eksklusif. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti hanya pada pemberian bantuan sosial (bansos) yang bersifat sementara.
"Lawan terbesar kebijakan pro-rakyat bukanlah para pengkritik. Kritik justru membantu kami untuk memperbaiki diri. Lawan yang sebenarnya adalah kebiasaan lama yang secara diam-diam menerima bahwa anak dari keluarga miskin memang sudah takdirnya untuk tetap miskin," tegas Budiman dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Ia menilai, stigma bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang wajar atau "nasib" merupakan penghambat utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nasional. Jika pola pikir ini terus dibiarkan, maka peluang bagi kelompok masyarakat bawah seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM untuk naik kelas akan terus tertutup. Padahal, mereka seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang jika diberikan akses yang adil terhadap permodalan, teknologi modern, mesin produksi, hingga akses pasar yang luas.
Lebih lanjut, Budiman memetakan adanya empat pola pikir yang dianggap menjadi penghambat utama kebijakan pro-rakyat. Salah satunya adalah fundamentalisme pasar, sebuah paham yang menganggap bahwa segala bentuk intervensi pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dianggap sebagai bentuk inefisiensi.
Selain itu, ia menyoroti praktik rente yang masih marak terjadi. Praktik ini merujuk pada upaya pengambilan keuntungan besar dari sumber daya alam oleh segelintir pihak tanpa memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Jika struktur yang timpang ini tidak segera dibongkar melalui perubahan kebijakan yang radikal dan sistemik, maka janji kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan sulit untuk diwujudkan. Melansir laporan dari chapnews.id, transformasi struktural menjadi kunci utama agar kemiskinan tidak lagi dianggap sebagai takdir, melainkan sebuah masalah yang bisa diselesaikan secara nyata.
