Chapnews.id – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana asap. Langkah konkret ini dibuktikan dengan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp125 miliar yang dikhususkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa kunjungan kerjanya ke wilayah Jambi merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Kehadirannya bertujuan untuk memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan mulus, mulai dari tingkat Gubernur, Bupati, hingga aparat keamanan seperti Kapolda dan Danrem, guna mengoptimalkan penggunaan dana bantuan tersebut.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat khusus kepada masyarakat Jambi. Total bantuan yang telah turun mencapai Rp125 miliar, yang terbagi dalam dua tahap penyaluran," ujar Raja Juli dalam keterangan resminya, Selasa (27/10).
Berdasarkan rincian alokasi, tahap pertama sebesar Rp85 miliar telah didistribusikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta empat kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Sementara itu, tahap kedua senilai Rp40 miliar menyasar Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo.
Raja Juli menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan dana negara tersebut. Ia menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel. Untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan, ia meminta pemerintah daerah untuk sejak awal melakukan pendampingan dengan aparat penegak hukum.
"Terus berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati. Jangan sampai penggunaan dana ini justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Mohon pendampingannya sejak dini agar semuanya berjalan sesuai aturan," tegas Raja Juli.
Dana Banpres ini memiliki fleksibilitas penggunaan yang luas namun tetap terukur. Selain untuk operasional pemadaman, anggaran dapat digunakan untuk pengadaan peralatan darurat. Jika intensitas kebakaran mulai menurun, pemerintah daerah diarahkan untuk mengalihkan dana tersebut ke program kesiapsiagaan, seperti pembangunan sumur bor guna menghadapi musim kemarau berikutnya, serta mendukung layanan kesehatan masyarakat yang terdampak asap.
Perlu dicatat bahwa dana Banpres ini bersifat tambahan dan berada di luar anggaran rutin pemerintah. Penanganan karhutla sebenarnya sudah didukung oleh berbagai instrumen lain, seperti pengadaan helikopter, operasi modifikasi cuaca (OMC), pengerahan pasukan darat, hingga anggaran dari BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah pusat, TNI, Polri, hingga BMKG akan terus bersinergi dan tidak akan lepas tangan dalam menghadapi krisis ini. Ia juga menitipkan pesan penting kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pembakaran hutan secara sengaja, karena menjaga hutan adalah tanggung jawab kolektif demi keselamatan bersama. Melalui dukungan dana besar ini, diharapkan Jambi dapat lebih tangguh dalam menghadapi ancaman karhutla di masa mendatang.
