Chapnews.id – Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah tegas dalam menghadapi berbagai praktik kecurangan yang tengah merajalela di sektor pangan nasional. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha nakal dan mafia pangan agar segera menghentikan segala bentuk manipulasi yang dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat.
Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya temuan berbagai modus kejahatan pangan yang semakin beragam dan sistematis. Amran menyoroti sejumlah praktik ilegal yang tengah menjadi perhatian serius pemerintah, mulai dari manipulasi proses fortifikasi, pengoplosan beras subsidi (SPHP), hingga permainan distribusi pupuk yang merugikan petani.
"Ada yang main-main, ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," tegas Amran dalam keterangan resminya, Minggu (8/11/2026).
Amran menyampaikan pesan mendalam kepada para pelaku usaha di seluruh penjuru Indonesia. Ia menekankan bahwa urusan pangan bukanlah sekadar bisnis untuk mencari keuntungan semata, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup jutaan rakyat Indonesia. Ia meminta para pengusaha untuk memiliki etika dan tidak menumbalkan kepentingan publik demi memperkaya diri sendiri.
"Tolong kepada saudaraku pengusaha seluruh Indonesia, tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," lanjutnya dengan nada peringatan.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ancaman kejahatan pangan ini sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pertanian, dalam kurun waktu hanya dua minggu terakhir, tercatat sebanyak 217 laporan dugaan kejahatan pangan telah masuk dari masyarakat. Angka ini menunjukkan tingginya tingkat kecurangan yang terjadi di berbagai wilayah.
Jika dibedah lebih lanjut, dari ratusan laporan tersebut, sektor beras menjadi salah satu yang paling banyak disorot. Sebanyak 74 laporan berkaitan dengan komoditas beras. Dari laporan tersebut, pihak berwenang telah berhasil mengungkap 8 kasus besar yang melibatkan 13 orang tersangka dan mencakup 15 merek beras yang berbeda.
Selain masalah beras, sektor pupuk juga menjadi sasaran empuk para mafia. Sebanyak 64 laporan masuk terkait dengan dugaan penyelewengan distribusi pupuk, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan petani dan stabilitas produksi pangan nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian berkomitmen untuk tidak akan tinggal diam. Amran menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengejaran dan penindakan hukum yang serius terhadap para pelaku kejahatan pangan. Langkah ini dilakukan demi menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta melindungi hak-hak konsumen dan petani dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Kementan berharap dapat memutus rantai distribusi pangan yang tidak sehat dan menciptakan iklim usaha pangan yang lebih jujur serta transparan di Indonesia. Melansir laporan dari chapnews.id, pengawasan ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas di sektor pangan secara signifikan.
