Chapnews.id – Dalam sebuah ekosistem ekonomi yang sehat, peran negara memegang kendali yang sangat vital dan strategis. Negara bukan sekadar penonton, melainkan penentu arah masa depan ekonomi suatu bangsa. Melalui regulasi, undang-undang, dan norma yang diciptakan, negara menentukan apakah iklim usaha akan tumbuh subur atau justru layu sebelum berkembang. Namun, ada satu ancaman besar yang harus diwaspadai oleh setiap pemimpin bangsa: ketika kepentingan politik justru menjadi algojo bagi dunia bisnis.
Jika peran negara dijalankan dengan buruk, aturan main yang seharusnya menjadi pelindung bagi pelaku usaha justru berubah menjadi penghambat. Ketika kebijakan diambil hanya berdasarkan kepentingan kekuasaan jangka pendek, maka fondasi ekonomi akan retak. Dampaknya tidak main-main; jika sektor bisnis ambruk, maka efek domino akan terjadi secara masif. Ekonomi akan melambat, stabilitas politik akan goyah, dan pada akhirnya, kekuasaan itu sendiri akan ikut tumbang.
Kegagalan sebuah negara sering kali berakar dari ketidakmampuan dalam membangun institusi yang kuat. Fenomena ini biasanya ditandai dengan munculnya pemimpin yang merasa paling otoritatif dan merasa paling tahu segalanya. Pemimpin seperti ini cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan para teknokrat, akademisi, maupun para ahli di bidangnya. Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali tidak relevan dengan realitas lapangan dan justru merusak tatanan ekonomi yang sudah ada.
Merujuk pada pemikiran Daron Acemoglu dalam bukunya yang fenomenal, Why Nations Fail, kegagalan sebuah negara sebenarnya tidak disebabkan oleh faktor geografis, kekayaan alam, maupun budaya. Penyebab utamanya adalah konsentrasi kekuasaan politik yang terlalu terpusat di tangan segelintir elite tanpa adanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances). Ketika kekuasaan tidak terkendali, kebijakan hanya akan melayani kepentingan kelompok tertentu.
Lebih jauh lagi, negara yang berada dalam jurang kegagalan biasanya terjebak dalam sindrom informasi asimetris dan budaya "Asal Bapak Senang" (ABS). Dalam iklim politik yang penuh ketakutan, para birokrat dan ahli di bawah pemimpin cenderung menyembunyikan data-data buruk. Mereka hanya berani menyajikan laporan yang manis dan menyenangkan telinga penguasa demi menjaga posisi aman. Hal ini menciptakan delusi bagi pemimpin bahwa semua berjalan baik, padahal di bawah permukaan, ekonomi sedang sekarat.
Kondisi ini juga memicu terjadinya "destruksi kreatif" yang salah sasaran. Alih-alih mendukung inovasi, pemimpin yang merasa paling benar justru akan menghambat kreativitas dan pemikiran baru. Inovasi dianggap sebagai ancaman terhadap status quo ekonomi dan stabilitas politik rezim. Pada akhirnya, politik yang membunuh bisnis adalah politik yang menghancurkan iklim investasi, mematikan kegiatan ekonomi produktif, dan menutup pintu bagi kemajuan bangsa demi mempertahankan kursi kekuasaan. Melansir laporan dari chapnews.id, menjaga jarak yang sehat antara kepentingan politik dan kebijakan ekonomi adalah kunci utama keberlanjutan sebuah negara.
