Chapnews.id – Menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode 2026/2027, pemerintah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh operator transportasi. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, secara tegas menginstruksikan agar seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor transportasi tidak memaksakan penggunaan armada yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Instruksi ini menyusul hasil uji kelaikan jalan atau ramp check yang dilakukan secara berkala. Suntana menekankan bahwa keselamatan penumpang adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam kondisi apa pun. Ia meminta para pengelola transportasi, terutama yang berada di bawah naungan BUMN, untuk benar-benar disiplin dalam memastikan kondisi teknis kendaraan sebelum turun ke jalan.
"Saya mohon kepada khususnya teman-teman dari BUMN ini, targetnya jangan mengoperasikan kendaraan yang tidak lulus ramp check. Perhatikan faktor keselamatan dengan sangat serius," tegas Suntana saat menghadiri peluncuran stimulus sektor transportasi di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Tidak hanya menyasar BUMN, peringatan ini juga ditujukan kepada para pengusaha angkutan swasta. Suntana meminta para penyedia jasa transportasi swasta untuk memiliki integritas dengan menolak pesanan masyarakat jika armada yang mereka miliki belum mengantongi izin resmi atau dinyatakan tidak laik jalan oleh otoritas terkait.
Di sisi lain, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan kritis dalam memilih moda transportasi. Calon penumpang diimbau untuk selalu mengecek legalitas perizinan serta memastikan kelaikan armada yang mereka sewa sebelum memulai perjalanan wisata agar terhindar dari risiko kecelakaan fatal.
Prediksi pergerakan masyarakat pada libur Nataru kali ini menunjukkan tren kenaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, mobilitas warga pada periode Nataru 2024-2025 mencapai angka 94 juta orang. Angka tersebut melonjak menjadi 110 juta pada periode 2025-2026, dan kini diproyeksikan akan menyentuh angka 120 juta jiwa pada musim libur akhir tahun 2026/2027.
Lonjakan mobilitas ini diperkirakan dipicu oleh adanya stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah. Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan liburan tersebut, pemerintah telah menyiapkan stimulus sektor transportasi yang sangat besar, yakni mencapai Rp883,4 miliar. Anggaran ini mengalami kenaikan drastis, bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp387,53 miliar.
Melalui peningkatan anggaran dan pengawasan ketat, pemerintah berharap lonjakan jumlah penumpang yang mencapai 120 juta orang tersebut dapat terakomodasi dengan aman tanpa mengabaikan standar keselamatan teknis di lapangan. Melalui kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran kelaikan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas transportasi nasional selama masa libur akhir tahun.
