Chapnews.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan tengah mengambil langkah strategis untuk membedah persoalan finansial yang menyelimuti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang populer dengan sebutan Whoosh. Fokus utama saat ini adalah melakukan kajian mendalam terkait skema penyelesaian kewajiban atau utang pembiayaan yang telah digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi modern tersebut.
Proses ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan sebuah upaya menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan proyek tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Kementerian Keuangan dilaporkan sedang menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak kunci, mulai dari Badan Pengelola (BP) BUMN, Danantara, hingga kementerian terkait lainnya. Langkah ini diambil guna menuntaskan proses pengalihan saham serta melakukan uji tuntas (due diligence) yang mencakup aspek hukum dan valuasi aset secara komprehensif.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan target waktu yang cukup spesifik. Ia menargetkan seluruh rangkaian proses uji tuntas tersebut dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2026. Hasil dari kajian mendalam ini nantinya akan menjadi fondasi atau landasan hukum yang sangat krusial dalam memperkuat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus mengatur mengenai penanganan proyek Whoosh.
"Hingga saat ini, kami di Kementerian Keuangan masih terus berkoordinasi dengan BP BUMN, Danantara, dan kementerian terkait lainnya. Fokus kami adalah pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) serta melakukan uji tuntas dari sisi valuasi dan aspek hukum. Kami menargetkan proses ini selesai pada Desember 2026 agar dapat memperkuat rancangan Perpres yang sedang disusun," jelas Evita dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, Evita menekankan bahwa prioritas pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kesehatan fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan agar layanan operasional kereta cepat tetap berjalan prima dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengelolaan kewajiban pembiayaan proyek ini dilakukan secara terukur dan tidak akan memberikan beban tambahan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait munculnya wacana mengenai kemungkinan adanya penyesuaian jangka waktu pinjaman (tenor) atau restrukturisasi skema utang proyek Whoosh, pihak Kemenkeu masih bersikap hati-hati. Evita menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan terkait perubahan skema pembiayaan tersebut masih menunggu hasil akhir dari proses uji tuntas yang sedang berjalan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil nantinya akan didasarkan pada data yang akurat dan perhitungan yang matang demi kepentingan jangka panjang negara. Melansir informasi dari chapnews.id.
