Chapnews.id – Rencana besar pemerintah untuk melakukan reformasi struktural pada sistem peradilan pajak di Indonesia kini memasuki babak baru. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mematangkan langkah untuk mengalihkan pembinaan Pengadilan Pajak ke bawah naungan Mahkamah Agung (MA). Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat independensi lembaga peradilan dalam menangani sengketa perpajakan di tanah air.
Proses hukum yang menjadi fondasi utama kebijakan ini, yakni Peraturan Presiden (Perpres), kini sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian administrasi terkait regulasi tersebut dapat rampung sepenuhnya pada penghujung November 2026. Target ini menjadi krusial agar transisi kelembagaan tidak mengalami hambatan teknis di kemudian hari.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memberikan keterangan resmi mengenai progres kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini tim sedang fokus pada penyelesaian dokumen-dokumen administratif yang diperlukan. Menurutnya, pemerintah optimis bahwa regulasi ini akan segera terbit sehingga implementasi secara menyeluruh dapat dimulai tepat pada awal tahun 2027.
"Perpres mengenai penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung saat ini sudah memasuki tahap administrasi. Kami berharap pada akhir November ini semua sudah selesai, sehingga pada Januari mendatang proses transisi dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti," ungkap Astera dalam keterangannya pada konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Langkah penyatuan ini bukan sekadar perubahan administratif biasa, melainkan bagian dari agenda besar penataan kelembagaan peradilan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh sistem peradilan di Indonesia memiliki pola pembinaan yang seragam dan selaras dengan peta jalan (roadmap) yang telah disusun.
Selama ini, Pengadilan Pajak memiliki posisi yang unik dan cukup kompleks dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Meskipun menjalankan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman untuk memutus sengketa antara wajib pajak dengan negara, namun secara organisasional, pembinaan administrasi, serta pengelolaan keuangannya masih berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.
Kondisi dualisme ini sering kali menjadi sorotan dalam upaya menjaga objektivitas peradilan. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai ruang uji objektif atas keputusan-keputusan perpajakan, Pengadilan Pajak memegang peran vital. Lembaga ini bertugas menjaga keseimbangan yang sangat sensitif antara upaya negara dalam mengamankan penerimaan kas negara dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai wajib pajak.
Dengan beralihnya pembinaan ke Mahkamah Agung, diharapkan integritas dan kemandirian hakim dalam memutus perkara sengketa pajak akan semakin kokoh. Hal ini dipandang sebagai langkah maju untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku usaha di Indonesia. Melalui informasi yang dihimpun dari laman resmi Mahkamah Agung, penyatuan ini diharapkan mampu mempertegas posisi Pengadilan Pajak sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan umum di bawah naungan MA.
