Chapnews.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya mengamankan kedaulatan ekonomi nasional melalui sektor sumber daya alam. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik, Presiden memberikan instruksi khusus agar seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia wajib memastikan bahwa negara mendapatkan manfaat atau keuntungan minimal sebesar 70 persen dari hasil kegiatan pertambangan tersebut.
Kebijakan radikal ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat menghadiri rangkaian acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa kekayaan alam yang melimpah di bumi Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak atau korporasi asing, melainkan harus dikembalikan kepada rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa mandat ini merupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi. Ia mengingatkan kembali bahwa bumi, air, serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara yang harus dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, selama ini distribusi keuntungan dari sektor ekstraktif perlu dievaluasi agar lebih berpihak pada kepentingan nasional.
"Saya telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar seluruh izin tambang atau IUP mulai saat ini wajib memberikan kontribusi minimal 70 persen untuk dinikmati oleh negara," tegas Prabowo di hadapan para hadirin.
Lebih jauh lagi, Presiden tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk mengambil alih kendali lebih besar melalui penguasaan saham pada perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di tanah air. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok komoditas global.
Meski demikian, Prabowo memberikan catatan penting terkait iklim investasi. Ia menyatakan bahwa pemerintah tetap membuka pintu lebar bagi para investor asing maupun domestik yang ingin menanamkan modalnya di sektor pertambangan. Pemerintah tidak anti-investasi, namun ada syarat mutlak yang harus dipenuhi.
"Jika perusahaan membutuhkan suntikan modal dari investor, hal itu tetap diperbolehkan. Namun, ketentuannya sangat jelas: keuntungan mayoritas harus tetap dinikmati oleh bangsa Indonesia," tambahnya.
Langkah berani ini diprediksi akan membawa perubahan besar dalam peta industri pertambangan nasional. Para pengamat ekonomi menilai bahwa instruksi ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akan sangat protektif terhadap aset strategis negara. Fokus utama pemerintah kini adalah memastikan bahwa setiap gram mineral yang digali dari perut bumi Indonesia memberikan dampak ekonomi langsung bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas. Melalui kebijakan ini, diharapkan ketergantungan pada modal asing dapat diseimbangkan dengan penguatan kontrol negara yang lebih dominan.
