Chapnews – Nasional – Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI bidang Pendidikan, Lalu Hadrian, melontarkan kritik tajam. Ia menilai wacana tersebut perlu kajian mendalam, karena berpotensi menyimpang dari tujuan utama pendidikan.
Hadrian mengakui, pelatihan di lingkungan militer mungkin efektif membentuk kedisiplinan dan menumbuhkan nasionalisme. Namun, potensi negatifnya tak bisa diabaikan. Program ini dikhawatirkan menggeser fokus pendidikan formal, yaitu pengembangan akademik dan keterampilan hidup siswa. "Wacana pendidikan militer ini perlu dikaji secara mendalam," tegas Lalu saat dihubungi chapnews.id, Selasa (29/4).
Menurutnya, menanamkan nilai nasionalisme bisa dilakukan lewat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). "Konsep bela negara lebih ditekankan pada pembangunan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, dan kesiapan mental-spiritual, bukan pelatihan militer fisik," jelasnya.
Berbeda dengan Hadrian, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan tak mempermasalahkan rencana tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan tugas pokok prajurit TNI. Pelibatan TNI harus tanpa mengganggu jadwal latihan atau kegiatan militer lainnya. "TNI boleh membantu, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI," tegas Hasan.
Hasan juga menyarankan agar rencana ini dibahas dengan pakar pendidikan. Pendekatan pendidikan yang tepat harus diutamakan, agar program pembinaan efektif dan sesuai kaidah mendidik, bukan menakut-nakuti siswa. Perdebatan ini pun menunjukkan pertimbangan yang kompleks terkait metode pembinaan siswa bermasalah.
