Chapnews – Nasional – Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirim siswa nakal ke barak TNI mulai Jumat (2/5) mendatang, menuai reaksi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Komnas PA berencana menemui Dedi Mulyadi untuk membahas secara detail program kontroversial tersebut.
"Kami harus koordinasi dan mengetahui detailnya," ujar Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak Komnas PA, Lia Latifah, melalui sambungan telepon, Rabu (30/4). Lia menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif anak dalam program ini. Ia khawatir program tersebut justru memperkuat budaya kekerasan di kalangan pelajar.
"Harus dilihat kelayakan tempatnya untuk anak-anak, materi pendidikan yang sesuai, batasan usia, dan program pembinaan selama enam bulan tersebut," jelas Lia. Ia mengingatkan agar program ini tak sekadar penampungan sementara, melainkan memberikan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan siswa.
Lia belum menyatakan setuju atau tidak setuju, namun ia menyoroti data Komnas PA yang menunjukkan banyak orang tua kesulitan mengasuh anak, bahkan membiarkan anak-anak berkeliaran tanpa pengawasan. Hal ini, menurutnya, menjadi faktor utama meningkatnya kasus tawuran pelajar.
"Banyak laporan anak-anak terlibat tawuran berulang kali, menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua," ungkap Lia, sembari mencontohkan kasus tawuran di Bekasi, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah konstruktif mencegah hal serupa terulang.
"Jika anak-anak masuk barak militer, semuanya harus berdasarkan perspektif anak," tegas Lia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan program ini akan dimulai Jumat lusa, setelah menyiapkan surat edaran dan mendapat dukungan dari sejumlah kepala sekolah dan masyarakat. Ia menyebut banyak orang tua yang kewalahan mengurus anak-anaknya yang bermasalah. Program ini, menurut Dedi, bertujuan mendisiplinkan siswa bermasalah di Jawa Barat.
