Chapnews – Nasional – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh (BPJU), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan rencana strategis untuk menekan biaya haji tahun 2026. Hal ini disampaikan Dahnil sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. "Di tahun 2026, kita akan menelusuri setiap komponen biaya haji agar bisa diefisiensikan," tegas Dahnil di Bandara Soetta, Tangerang, Minggu (4/5).
Fokus utama BPJU adalah memangkas anggaran yang tidak efisien tanpa mengurangi kualitas layanan jemaah. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah transportasi udara. Dahnil menjelaskan, "Sekitar 30 persen biaya haji tersedot untuk transportasi, khususnya carter pesawat. Jemaah membayar 4 tiket karena pesawat pulang pergi kosong. Oleh karena itu, kami akan mendorong skema kerja sama dengan maskapai seperti Garuda atau Saudi Airlines untuk penerbangan pulang, sehingga pesawat tidak kosong. Kami juga akan berkolaborasi dengan sektor pariwisata di Arab Saudi, karena banyak warga lokal yang berwisata saat musim haji. Skema ini diharapkan bisa menekan biaya pesawat."

Lebih lanjut, Dahnil membuka peluang penambahan maskapai penerbangan haji tahun depan. "Tahun ini kita sudah menambah Lion Air di dua embarkasi, dan kemungkinan akan ada penambahan lagi," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan, potensi penghematan juga bisa dilakukan pada komponen hotel, negosiasi harga bus, dan pesawat. Beliau menekankan pentingnya negosiasi dengan pihak Arab Saudi untuk menekan biaya. Nasaruddin juga menyoroti durasi masa tinggal jemaah di Arab Saudi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap biaya. "Dalam sehari, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp50 miliar. Jika kita bisa memangkas masa tinggal misalnya lima hari menjadi empat hari, maka penghematan bisa mencapai Rp200 miliar. Inovasi teknologi juga akan kita manfaatkan untuk efisiensi," jelas Nasaruddin. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meringankan beban biaya haji bagi jemaah Indonesia di tahun 2026.



