Chapnews.id – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan langkah akselerasi besar-besaran untuk memulihkan kondisi warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca-gempa dahsyat. Fokus utama saat ini adalah mempercepat penyaluran bantuan perbaikan rumah serta penyediaan hunian layak bagi ribuan warga yang terdampak di tujuh kabupaten terdampak bencana.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang berhak secepat mungkin. Gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah NTT pada Agustus lalu telah memberikan dampak luas di berbagai daerah, mulai dari Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ende, Ngada, Sikka, hingga Flores Timur.
"Saya sudah memberikan instruksi tegas agar pada bulan Oktober ini, dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang sudah bisa segera dicairkan oleh warga," ujar Suharyanto dalam keterangan resminya.
Berdasarkan skema yang telah disusun, pemerintah memberikan bantuan dana stimulan sebesar Rp15 juta bagi rumah yang mengalami kerusakan kategori ringan. Sementara itu, bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan kategori sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan sebesar Rp30 juta. Proses verifikasi data saat ini sudah memasuki tahap akhir, di mana sebagian besar data penerima telah dinyatakan valid.
Menariknya, mekanisme pencairan dana ini dilakukan secara transparan melalui rekening masing-masing penerima. Sebanyak 75 persen dari dana tersebut dapat dicairkan secara tunai untuk kebutuhan mendesak, sedangkan sisanya akan dicairkan berdasarkan bukti pembelian material bangunan. Suharyanto mengingatkan agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, yakni khusus untuk keperluan perbaikan rumah.
Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan solusi bertahap. Tahap awal adalah penyediaan Hunian Sementara (Huntara) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Namun, bagi warga yang memilih untuk tidak tinggal di Huntara, pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, sebagai kompensasi selama menunggu hunian tetap selesai dibangun.
Terkait pembangunan fisik, progres di lapangan menunjukkan hasil yang positif. Hingga akhir September, tercatat sudah ada 124 unit Huntara yang telah selesai dibangun 100 persen. Adapun spesifikasi Huntara yang disediakan memiliki luas 4×6 meter yang dilengkapi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Sementara untuk Huntap, pemerintah menargetkan standar rumah tipe 36 yang terdiri dari dua kamar tidur, ruang tamu, dan satu kamar mandi.
BNPB juga memberikan fleksibilitas bagi warga dalam menentukan lokasi hunian tetap. Warga diperbolehkan meminta agar rumah baru mereka dibangun di atas lahan milik mereka sendiri. Terdapat tiga skema pembangunan yang ditawarkan: skema komunal (relokasi terpusat), skema in situ (dibangun di lokasi asal), dan skema mandiri (dibangun di lokasi baru namun di atas tanah milik sendiri).
Berdasarkan data terbaru, jumlah rumah yang mengalami kerusakan di NTT mencapai 44.767 unit. Pemerintah terus bergerak cepat untuk memastikan seluruh warga yang terdampak mendapatkan haknya guna membangun kembali kehidupan mereka yang sempat terhenti akibat bencana.
