Chapnews – Nasional – Kabupaten Tangerang kini berada dalam bayang-bayang krisis air bersih. Sebanyak 25 kecamatan di wilayah ini telah resmi ditetapkan berstatus Awas Bencana Kekeringan, sebuah kondisi darurat yang dipicu oleh kemarau ekstrem berkepanjangan. Diperkirakan, puluhan ribu jiwa terancam kekurangan pasokan air akibat fenomena ini.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, menjelaskan bahwa status "Awas" diberlakukan pada wilayah yang diprediksi akan mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari, disertai curah hujan yang sangat minim. "Kekeringan itu hampir di seluruh kecamatan, total saat ini ada 25 kecamatan itu enggak ada hujan," tegas Taufik pada Selasa (15/9), menggambarkan betapa parahnya kondisi yang melanda.
Daftar kecamatan yang kini masuk dalam kategori awas meliputi Balaraja, Cikupa, Cisauk, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, Mekar Baru, Pagedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan Timur, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa. Taufik menambahkan, meski beberapa area sempat diguyur gerimis, intensitasnya tidak cukup signifikan untuk mengatasi defisit air, bahkan di wilayah seperti Tigaraksa yang ironisnya juga mencatat jumlah insiden kebakaran tertinggi.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan BPBD selama periode Juli hingga September, dampak kekeringan telah meluas ke 73 desa/kelurahan di 25 kecamatan tersebut. Angka ini mencakup 62.076 jiwa dari 23.430 kepala keluarga (KK) yang kini sangat bergantung pada bantuan air bersih.
Menyikapi situasi genting ini, BPBD Kabupaten Tangerang telah bergerak cepat. Sebanyak 330 kali pengiriman air bersih telah didistribusikan ke 178 titik terdampak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Upaya ini merupakan respons awal terhadap krisis yang terjadi.
Meski demikian, Taufik memastikan bahwa kondisi saat ini masih dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Status siaga bencana kekeringan belum ditetapkan, mengingat adanya kolaborasi aktif dari berbagai pihak. "Suplai air itu seluruhnya bisa kita layani bersama, terutama suplai air ya bisa dibantu oleh PDAM, PMI, bahkan pihak swasta," jelasnya. Ia menambahkan, penetapan status siaga baru akan dipertimbangkan jika kekeringan terus meluas dan dampaknya semakin tak terkendali, memaksa penanganan yang lebih besar.
