Chapnews – Ekonomi – Pemerintah berencana melakukan revolusi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan penggunaan teknologi mutakhir, termasuk face recognition dan biometrik, untuk pendataan ulang penerima bansos. Sistem ini terintegrasi dalam platform GovTech dan dijadwalkan uji coba di Banyuwangi pada September 2025.
Luhut mengungkapkan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pilot project tersebut. Jika uji coba di Banyuwangi sukses, pemerintah menargetkan peluncuran nasional pada tahun 2026. "GovTech sudah dilaporkan ke Presiden, piloting-nya di Banyuwangi, dan semuanya sudah siap. September nanti kita tentukan tanggalnya, mungkin akhir September Presiden akan hadir. Jika berjalan lancar, 2026 launching nasional," jelas Luhut seusai pertemuan di Istana Negara, Rabu (27/8/2025).
Sistem baru ini diharapkan mampu memangkas potensi penyelewengan dan memastikan bansos tepat sasaran. Masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bansos juga dapat melapor secara langsung. Verifikasi data berbasis biometrik dan face recognition diyakini akan meminimalisir kesalahan dalam proses penyaluran. "Nanti kalau masyarakat merasa tidak dapat bansos, bisa lapor. Akan ada pendataan ulang, pakai face recognition atau biometrik, sehingga kesalahan dalam penargetan bansos dan cash transfer akan sangat kecil," tambah Luhut. Langkah ini menandai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem bansos yang lebih transparan dan akuntabel.
