Chapnews – Nasional – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, akhirnya buka suara mengenai proyeksi biaya haji untuk tahun 2027. Ia menegaskan bahwa besaran biaya tersebut masih akan menjadi pembahasan intensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga belum bisa dipastikan apakah akan ada penurunan atau justru kenaikan signifikan. Pernyataan penting ini disampaikan Gus Irfan di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (17/6).
Gus Irfan menjelaskan bahwa penetapan biaya haji dihadapkan pada berbagai tantangan yang luar biasa kompleks. "Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa," ujarnya, seperti dikutip dari chapnews.id. Faktor-faktor krusial yang mempengaruhi antara lain fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak stabil, kenaikan harga avtur di pasar global, serta situasi geopolitik dunia yang masih diselimuti ketidakpastian.
Lebih lanjut, Gus Irfan juga menyoroti adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menaikkan tarif layanan haji. Kenaikan ini, menurutnya, secara otomatis akan berdampak pada komponen biaya haji yang harus ditanggung oleh calon jemaah di tahun mendatang. Oleh karena itu, diskusi mendalam dengan DPR menjadi sangat vital untuk mencari formulasi biaya yang paling adil dan realistis.
Di tengah potensi kenaikan biaya, pemerintah melalui Menhaj Irfan Yusuf berupaya keras mencari celah untuk menekan beban jemaah. Salah satu strategi yang digagas adalah optimalisasi "Kampung Haji". "Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji," terang Gus Irfan. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi biaya secara keseluruhan.
Pernyataan Gus Irfan ini disampaikan usai pertemuan penting antara Prabowo dengan Tim Pengawas Haji 2026. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPR Cucun Sjamsurijal, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan ini mengindikasikan keseriusan pemerintah dan legislatif dalam mengawal persiapan haji di masa mendatang, demi memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia.
