Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menyepakati alokasi anggaran fantastis untuk Tahun Anggaran 2027. Bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kemenkeu menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebesar Rp49.801.124.984.000, atau dibulatkan menjadi Rp49,80 triliun. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (7/9/2026), menandai langkah penting dalam perencanaan keuangan negara.
Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi mendalam atas persetujuan yang diberikan oleh pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI. "Kami menyampaikan terima kasih atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI terhadap usulan pagu anggaran Kemenkeu Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun," ujar Purbaya, seperti dikutip dari laporan chapnews.id.
Anggaran jumbo Kemenkeu untuk tahun 2027 ini dibagi ke dalam lima program strategis. Yang menarik perhatian adalah alokasi terbesar, yakni Rp45,80 triliun, yang diperuntukkan bagi Program Dukungan Manajemen. Angka ini mencerminkan fokus pada efisiensi internal dan penguatan infrastruktur kementerian. Sementara itu, Program Pengelolaan Penerimaan Negara juga mendapat porsi signifikan sebesar Rp3,62 triliun, menegaskan komitmen pemerintah dalam optimalisasi pendapatan negara.
Selain dua program utama tersebut, beberapa program lain juga mendapatkan alokasi penting. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko mendapatkan Rp267,58 miliar, menunjukkan perhatian pada manajemen aset dan mitigasi risiko keuangan negara. Selanjutnya, Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi dialokasikan Rp78,85 miliar, yang vital untuk perumusan kebijakan makroekonomi. Terakhir, Program Pengelolaan Belanja Negara memperoleh Rp23,78 miliar, mendukung efektivitas pengeluaran pemerintah.
Sebagai penutup rapat, Komisi XI DPR RI dan Kemenkeu sepakat untuk terus mengawal dan mengefisienkan penggunaan anggaran ini. Penekanan diberikan pada pencapaian output, outcome, dan impact yang lebih konkret dan efektif dalam menjalankan mandat kementerian. Komitmen ini menegaskan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan nilai tambah optimal, tidak hanya bagi operasional Kemenkeu, tetapi juga secara luas bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional.
