Chapnews – Ekonomi – Komisi XI DPR RI tak main-main dalam menyikapi beban utang negara. Dalam rapat kerja perdana dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (10/9/2025), anggota dewan mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang jatuh tempo yang mencapai angka fantastis: Rp1.300 triliun sepanjang tahun ini, termasuk bunga.
Anggota Komisi XI, Harris Turino, melontarkan pertanyaan tajam, "Apakah kita benar-benar memiliki kemampuan pembayaran yang jelas dan terjamin untuk angka sebesar itu?" Kegelisahan Harris mewakili kekhawatiran banyak pihak terkait potensi gagal bayar. Ia berharap Menteri Purbaya dapat memberikan jaminan kuat atas hal ini.
Senada, Kamrussamad, anggota Komisi XI lainnya, mendesak Purbaya untuk segera merilis strategi komprehensif dalam jangka menengah dan panjang guna mengatasi masalah utang negara. Menurutnya, ini momentum krusial bagi Menkeu untuk menunjukkan peta jalan yang jelas dan transparan kepada publik. "Ini saat yang tepat bagi Menteri Keuangan untuk merumuskan strategi dan skenario pengurangan serta penyelesaian utang jangka menengah dan panjang," tegas Kamrussamad.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan lonjakan utang jatuh tempo di tahun 2026 disebabkan oleh fluktuasi kurs dan penerbitan utang baru. Pemerintah sendiri telah memiliki jadwal pembayaran utang yang bervariasi setiap bulannya. Sebagai gambaran, utang jatuh tempo mencapai Rp22 triliun pada April 2025, meningkat menjadi Rp42,4 triliun di Mei, dan melonjak drastis menjadi Rp178,9 triliun pada Juni—angka tertinggi sepanjang tahun ini. Pertanyaan besarnya kini, bagaimana pemerintah akan menghadapi tantangan ini?
