Chapnews – Ekonomi – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 senilai Rp600.000 masih menjadi pertanyaan bagi banyak pekerja. Meskipun sudah dinyatakan lolos verifikasi, dana tersebut belum juga masuk ke rekening. Dari total 3.697.836 pekerja yang berhak, baru 2,45 juta yang menerima BSU tahap pertama. Sisanya, 1.247.768 pekerja, ditargetkan akan menerima bantuan pada tahap kedua. Proses verifikasi dan validasi untuk tahap kedua dan ketiga pun masih berlangsung.
BSU disalurkan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI (khusus Aceh). Program ini memberikan subsidi gaji/upah sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, dengan total Rp600.000. Target penerima mencapai 17 juta pekerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menjelaskan bahwa bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Pemerintah tengah melakukan validasi data untuk tahap ketiga yang menargetkan 4,5 juta karyawan. "BPJS Ketenagakerjaan sudah menyampaikan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima BSU, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi," ujar Menaker.
Banyak pekerja yang telah menerima notifikasi lolos verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan, namun dana BSU belum juga cair. Notifikasi tersebut menyatakan, "Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silakan lakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id."
Namun, lolos verifikasi bukan jaminan dana langsung cair. Proses validasi oleh Kemnaker masih harus dilalui untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Berikut beberapa penyebab BSU belum masuk rekening meskipun sudah lolos verifikasi:
-
Penyaluran Bertahap: Pemerintah menerapkan penyaluran bertahap untuk memastikan tepat sasaran. Verifikasi dan validasi yang ketat menyebabkan proses pencairan berlangsung beberapa tahap.
-
Verifikasi dan Validasi Berlangsung: Proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.
-
Masalah Teknis Bank: Rekening tidak aktif atau ketidakcocokan data rekening dengan NIK dapat menyebabkan penundaan pencairan karena verifikasi ulang oleh bank Himbara.
-
Pemadanan Data Lintas Instansi: Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemadanan data dari database nasional dan penerima bansos lain (PKH, BPUM, Prakerja) telah selesai untuk memastikan tepat sasaran.
