Chapnews – Ekonomi – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Penyaluran ini merupakan bagian dari tahap III yang mencakup periode Juli hingga September 2026, dengan alokasi dana hingga Rp600.000 per KPM. Masyarakat diimbau untuk segera memverifikasi status mereka dengan KTP guna memastikan kelayakan penerimaan.
Bantuan sosial (bansos) yang dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau yang dikenal sebagai bansos Sembako. Proses pencairan dana dapat dilakukan melalui jaringan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau kantor pos terdekat. Data per 6 Agustus 2026 menunjukkan bahwa lebih dari 7 juta KPM PKH dan lebih dari 12 juta KPM bansos Sembako telah berhasil disalurkan, menandai progres signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Basis data penerima bansos ini secara rutin dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan. Hasil pemutakhiran tersebut kemudian diserahkan kepada Kemensos setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran, memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Untuk periode triwulan III tahun 2026, terjadi pergeseran signifikan dalam daftar KPM. Sebanyak 15.215.415 KPM bansos Sembako dari triwulan II melanjutkan penerimaan, sementara 3.043.419 KPM dialihkan, sehingga total KPM penerima bansos Sembako mencapai 18.258.834. Demikian pula untuk bansos PKH, 8.359.853 KPM dari triwulan II melanjutkan, dan 1.641.900 KPM dialihkan, sehingga total penerima PKH kini berjumlah 10.001.753 KPM.
Pengalihan atau penangguhan status KPM dapat disebabkan oleh beragam faktor. Mulai dari peningkatan desil ekonomi keluarga, tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan, telah menjalani proses graduasi, meninggal dunia, tidak ditemukan keberadaannya, mengundurkan diri, hingga sebab-sebab lainnya. Namun, yang menjadi sorotan adalah penangguhan KPM yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online (judol).
Identifikasi transaksi judol ini, yang berujung pada penangguhan bantuan, didasarkan pada data akurat yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar digunakan untuk kesejahteraan dan bukan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.
