Chapnews – Nasional – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Inisiatif penting ini menandai penguatan kemitraan dengan Pemerintah Inggris, bertujuan untuk mengoptimalkan pendanaan dan perlindungan aset alam vital Indonesia.
Pembentukan Satgas ini diawali dengan pertemuan penting di Jakarta pada Selasa (21/4), yang mempertemukan perwakilan kedua negara. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas, memimpin diskusi tersebut.
Hashim didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Raja Juli Antoni, yang juga menjabat Menteri Kehutanan. Dari pihak Inggris, hadir Perwakilan Khusus untuk Alam, Ruth Davis, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif/CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda.
Hashim Djojohadikusumo menekankan komitmen finansial yang kuat dari kedua belah pihak. "Pemerintah Inggris telah mengalokasikan 2 juta poundsterling untuk mendukung inisiatif ini, sementara Indonesia mengalokasikan 120 juta dolar dari APBN untuk Taman Nasional Way Kambas," ujarnya, menegaskan bahwa ini adalah "komitmen nyata di tengah tekanan finansial global." Pembentukan Satgas ini sendiri telah diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Ruth Davis dari Inggris memuji kepemimpinan Indonesia. Menurutnya, pembentukan Satgas Presiden ini menunjukkan komitmen global Indonesia dalam memperkuat pendanaan, tata kelola, dan perlindungan taman nasional. "Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam melindungi alam dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Kemitraan Strategis Inggris-Indonesia," kata Davis, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Kehutanan.
Davis menambahkan bahwa kemitraan ini akan memfasilitasi koneksi antara prioritas konservasi Indonesia dengan sumber pendanaan filantropi dan sektor swasta, termasuk di London. Ia optimis bahwa dengan tata kelola publik yang kuat dan reformasi regulasi, Satgas ini berpotensi menjadikan Indonesia tolok ukur global dalam pelestarian aset alam.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 57 taman nasional yang membentang seluas 18 juta hektare. Ia mengakui bahwa selama ini pembiayaan konservasi masih sangat bergantung pada anggaran pusat. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengubah pengelolaan taman nasional menjadi lebih mandiri melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
Transformasi ini merupakan bagian dari lima skema yang diusulkan Kementerian Kehutanan. Tahap awal akan menjadikan Taman Nasional Komodo, Bromo Tengger Semeru, dan Gunung Rinjani sebagai proyek percontohan BLU. Skema lainnya meliputi penguatan kapasitas pengelolaan taman nasional (termasuk Polisi Hutan), penguatan peran lembaga pembiayaan seperti IBiofund yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), partisipasi masyarakat dan pembagian manfaat, serta perlindungan koridor satwa dan langkah-langkah konservasi berbasis area efektif lainnya (OECM).
