Chapnews – Nasional – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyoroti fenomena mengkhawatirkan di sektor pendidikan tinggi: ketimpangan masif antara jumlah lulusan program studi (prodi) kependidikan atau keguruan dengan ketersediaan lapangan kerja. Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco, mengungkapkan data mengejutkan bahwa setiap tahun, sekitar 490 ribu lulusan keguruan membanjiri pasar kerja, sementara kebutuhan riil untuk posisi guru hanya sekitar 20 ribu. Situasi ini menciptakan ancaman serius berupa "pengangguran terdidik" yang kian meresahkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, yang disiarkan melalui kanal YouTube BKKBN pada Senin (27/4). Ia menjelaskan bahwa hasil kajian instansinya menunjukkan angka 450 ribu lulusan prodi keguruan rentan menjadi pengangguran terdidik karena keterbatasan slot pekerjaan yang sesuai dengan bidang kejuruan mereka.
Menyikapi kondisi kritis ini, Kemendiktisaintek berencana untuk mengambil langkah tegas. Badri menggulirkan wacana penutupan atau perampingan program studi di perguruan tinggi yang mengalami kelebihan pasokan lulusan (oversupply). Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan kompetensi para lulusan dengan kebutuhan riil industri dan pasar kerja. Pemerintah berkomitmen untuk segera menertibkan prodi yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika kebutuhan saat ini.
Tingginya angka lulusan yang tidak terserap, khususnya dari kelompok ilmu sosial yang mendominasi hingga 60 persen dari total statistik pendidikan tinggi, menjadi landasan utama evaluasi ini. "Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini," tegas Badri, seperti dikutip dari chapnews.id.
Namun, restrukturisasi akademik yang masif ini tidak bisa dieksekusi secara sepihak. Kemendiktisaintek secara khusus meminta sinergi, dukungan, dan "kebesaran hati" dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) serta para rektor untuk menata ulang arah pendidikan nasional demi masa depan yang lebih baik. "Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, supaya ada kerelaan," imbuh Badri.
Badri lebih lanjut menyinggung fenomena perguruan tinggi di Indonesia yang cenderung menggunakan pendekatan ‘market driven strategy’ dalam membuka sebuah prodi. Artinya, pihak kampus lebih sering membuka jurusan yang sedang populer dan banyak diminati calon mahasiswa, tanpa mempertimbangkan proyeksi kebutuhan pasar kerja di masa depan.
Ia memberikan contoh lain, "Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah," terangnya. Penataan ulang prodi ini dinilai menjadi syarat mutlak bagi Indonesia dalam mengelola bonus demografi secara optimal.
"Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya tidak akan match," tegasnya, menekankan urgensi perubahan. Tanpa penyesuaian yang relevan, potensi bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban demografi.
