Chapnews – Nasional – Kabar gembira bagi institusi penegak hukum! Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda tilang kini dapat dimanfaatkan bersama oleh Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung (MA). Terobosan ini diumumkan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, sebagai langkah maju dalam pengelolaan dana tilang.
Sebelumnya, sesuai KUHAP dan UU Kejaksaan, pengelolaan PNBP tilang hanya menjadi ranah Kejaksaan. Namun, kini Polri dan MA turut serta menikmati "kue" PNBP tilang ini.
Irjen Agus menjelaskan bahwa ide ini bermula dari inisiasi Kombes Made Agus Prasatya sejak tahun 2020, yang melihat penegakan hukum lalu lintas melibatkan tiga pilar: Polri sebagai penindak, MA melalui pengadilan, dan Kejaksaan sebagai eksekutor.
"Dialog intensif dengan Kejaksaan membuahkan inovasi kolaborasi Criminal Justice System (CJS) dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui ETLE Nasional Presisi, yang didukung pembiayaan PNBP tilang," ungkap Agus.
Pembagian proporsi pemanfaatan PNBP tilang telah disepakati, dengan Kejaksaan menerima 40%, sementara MA dan Polri masing-masing 30%. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100 Tahun 2024.
Pemanfaatan bersama PNBP tilang diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, mendukung pelayanan publik yang lebih baik, pengembangan ETLE Nasional, serta peningkatan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
"Ini adalah terobosan besar yang berdampak langsung bagi masyarakat dan negara, serta membangun budaya tertib berlalu lintas," pungkas Irjen Agus.
