Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan menunjuk dua pejabat pelaksana harian (Plh) untuk mengisi posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan. Penunjukan ini menyusul pencopotan Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman dari jabatan mereka, yang disebut-sebut akibat isu internal yang menerpa kementerian.
Untuk posisi Plh. Direktur Jenderal Anggaran, Purbaya menunjuk Sudarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara. Sudarto akan menggantikan Luky Alfirman. Sementara itu, Ferry Ardianto, yang sebelumnya Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, kini dipercaya sebagai Plh. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, menggantikan Febrio Nathan Kacaribu. Keduanya telah aktif bertugas sejak 21 April 2026.
Dalam jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026), Purbaya mengungkapkan keyakinannya terhadap kedua Plh baru tersebut. "Pak Darto PhD. Dia lama di (bagian) anggaran. Pak Ferry itu di Jepang ambil gelar Master-nya, Doctor-nya di Colorado Economics. Jadi itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan. Emang saatnya dinaikkan. Sudah cukup lama di sini (Kemenkeu)," jelas Purbaya, menekankan rekam jejak dan kualifikasi mumpuni para pejabat barunya.
Purbaya tidak menampik bahwa keputusan pencopotan dua direktur jenderal tersebut tidak lepas dari serangkaian isu miring terkait ketahanan fiskal yang belakangan beredar. Isu-isu seperti "sisa anggaran hanya cukup sekian waktu" diyakini berasal dari internal Kemenkeu sendiri.
"Iya dan tidak (terkait antara isu miring Kemenkeu dan pencopotan dua dirjen). Iya ada sedikit tapi tidak itu aja (penyebab pencopotan). Ada yang lain-lain," kata Purbaya, memberikan jawaban yang mengisyaratkan adanya faktor lain di balik keputusan tersebut, namun tetap mengakui adanya korelasi dengan bocornya informasi internal. Ia menambahkan, "Tapi yang jelas selalu ada berita dari sini, dari Kementerian Keuangan berita keluar. Yang pertama katanya uangnya cuma 3 minggu habis. Terus sekarang keluar lagi tinggal 120 triliun." Hal ini mengindikasikan adanya kekhawatiran serius terhadap kebocoran data dan informasi sensitif dari lingkungan kementerian.
