Chapnews.id – Pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan sering kali hanya dilihat sebagai pencapaian infrastruktur kolonial yang luar biasa. Namun, di balik kemegahan jalur tersebut, tersimpan narasi kelam mengenai penderitaan manusia dan beban ekonomi yang sangat berat. Sejarah mencatat bahwa proyek ambisius ini menelan biaya yang tidak sedikit, namun juga meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat pribumi pada masa itu.
Sejarawan dari Universitas Indonesia, Prof. Djoko Marihandono, mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels (1808-1811), pembangunan tahap pertama jalan ini menghabiskan biaya sekitar 30 ribu Ringgit. Pembangunan tersebut dibagi menjadi dua fase utama yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi pendanaan maupun sistem kerja.
Fase pertama mencakup jalur dari Buitenzorg (sekarang Cisarua) hingga Cirebon. Menariknya, pada tahap ini, pemerintah kolonial sebenarnya memberikan upah kepada para pekerja. Selain uang, para pekerja juga mendapatkan kompensasi berupa beras dan garam untuk bertahan hidup. Namun, tenaga kerja yang dikerahkan bukanlah penduduk lokal di sekitar lokasi proyek. Mereka adalah pekerja yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Berdasarkan penjelasan Prof. Djoko, terdapat sekitar 400 pekerja yang fokus pada jalur Cisarua hingga Cirebon, sementara ratusan lainnya dikerahkan untuk bagian jalan lainnya, sehingga total tenaga kerja mencapai 1.100 orang. Sistem upah pun dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan medan. Pekerja di area sulit seperti Rajamandala ke Bandung menerima 6 Ringgit, sementara di area datar seperti Bandung ke Parakan Muncang hanya menerima 1 Ringgit.
Permasalahan besar muncul ketika pembangunan memasuki tahap kedua, yaitu jalur dari Cirebon menuju Surabaya hingga Panarukan. Pada fase ini, pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Akibatnya, Daendels memerintahkan 34 bupati dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meneruskan pembangunan tersebut. Karena anggaran pemerintah menipis, sistem kerja diubah menjadi sistem gotong royong di bawah kendali para bupati.
Di sinilah tragedi kemanusiaan terjadi. Para bupati, yang saat itu merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah kolonial, diminta untuk menyediakan tenaga kerja secara massal. Hal ini menyebabkan rakyat kecil menderita dan sengsara karena beban kerja yang berat tanpa imbalan yang layak, yang dilakukan di bawah tekanan otoritas lokal mereka sendiri.
Meskipun penuh dengan penderitaan, pemerintah kolonial tetap memaksakan pembangunan jalur Surabaya-Panarukan karena alasan ekonomi yang sangat krusial. Wilayah tersebut merupakan penghasil kayu jati yang melimpah. Saat itu, pemerintah sangat membutuhkan kayu jati untuk membangun kapal, mengingat armada kapal milik pemerintah telah habis disita oleh Inggris. Kayu jati juga menjadi komoditas penting untuk pembangunan pemukiman.
Kini, sejarah besar ini mulai digali kembali melalui program Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots. Program yang digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Kabupaten Situbondo ini bertujuan untuk melihat jalur Anyer-Panarukan dari tiga sisi: konektivitas (Road), pengembangan destinasi (Route), dan akar sejarah serta budaya (Roots). Melalui upaya ini, sejarah diharapkan tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga menjadi inspirasi untuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
