Chapnews – Nasional – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan respons cepat dan sigap dalam memulihkan hak-hak sipil warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Selasa (25/8) pukul 22.30 WITA, tim tanggap darurat Dukcapil berhasil menerbitkan sebanyak 3.055 dokumen kependudukan, sebuah langkah krusial untuk mengembalikan identitas dan akses layanan bagi ribuan korban bencana. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya pelayanan langsung di tujuh kabupaten yang terdampak.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Kabupaten Nagekeo pada pertengahan Agustus lalu telah meninggalkan duka mendalam. Bencana alam tersebut mengakibatkan lebih dari 100 korban jiwa, 1.603 orang luka-luka, dan memaksa lebih dari 180 ribu warga mengungsi. Tak hanya itu, infrastruktur layanan Dukcapil di sejumlah daerah juga mengalami kerusakan parah, dengan ruang server ambruk serta perangkat komputer, printer, dan alat perekam KTP elektronik rusak berat. Jaringan listrik dan internet yang terputus total di beberapa kecamatan semakin memperparah kondisi, menghambat akses warga terhadap layanan administrasi kependudukan.
Menanggapi situasi darurat ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri segera membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT. Tim ini telah diterjunkan serentak ke tujuh kabupaten terdampak, yakni Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat, sejak 24 Agustus lalu. Mereka berkolaborasi erat dengan Dinas Dukcapil setempat untuk mempercepat proses pemulihan dokumen kependudukan warga.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa pemulihan dokumen administrasi kependudukan di lokasi bencana merupakan prioritas utama. "Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya sepeser pun," ujar Teguh saat berada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (26/8).
Strategi "jemput bola" ini menjadi solusi efektif di tengah lumpuhnya sebagian layanan Dukcapil. Tim lapangan dilengkapi dengan perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Mereka tidak menunggu masyarakat datang, melainkan secara aktif menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak, menyesuaikan pola gerak dengan kondisi geografis dan sebaran kantong pengungsian. KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dapat langsung diserahkan kepada pemohon di lokasi.
Bagi warga terdampak, kehadiran layanan bergerak ini membawa dampak positif yang signifikan. Mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau kabupaten yang mungkin rusak, serta terbebas dari biaya dan antrean panjang. Dokumen yang diterbitkan pada hari itu juga segera dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mendesak pascabencana, mulai dari pengambilan bantuan logistik dan sosial, pendaftaran layanan kesehatan di posko medis, pendaftaran ulang sekolah anak, hingga pengurusan klaim bantuan perbaikan rumah.
Warga cukup mendatangi posko pengungsian atau tenda pelayanan adminduk terdekat selama periode pelaksanaan 24-27 Agustus, tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Petugas akan melakukan verifikasi data kependudukan warga, bahkan jika dokumen fisik seperti KTP elektronik lama atau Kartu Keluarga telah hilang atau rusak. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Halo Dukcapil 168, laman resmi Dukcapil, atau layanan aduan Kemendagri.
Di sisi lain, Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, yang memimpin tim pelayanan di Kabupaten Manggarai Barat, juga menyerahkan bantuan hibah peralatan dan pasokan blangko KTP elektronik kepada dinas setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan Dinas Dukcapil di daerah terdampak tetap memiliki kapasitas operasional yang memadai untuk melanjutkan pemulihan dokumen warga, bahkan setelah tim pusat menyelesaikan masa tugasnya di lapangan.
Selain itu, Kasubdit Keamanan Informasi Adminduk Direktorat IDKN, Mensuseno, bersama tim teknis turut memfasilitasi pendaftaran Perlindungan Sosial Digital di Desa Robo, Kecamatan Welak, Manggarai Barat. Hingga Rabu (26/8), proses pendaftaran ini terus berlanjut, dan lebih dari 100 kepala keluarga telah berhasil terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital, menambah lapisan perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan.
