Chapnews – Nasional – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan mandataris. Pernyataan ini muncul menyusul beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang berisi permintaan agar dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU dalam waktu tiga hari.
Gus Yahya menjelaskan bahwa rapat harian Syuriyah hanya mengikat bagi jajaran Syuriyah, bukan untuk pengurus di luar jajaran tersebut. "Rapat harian Syuriyah tidak memiliki legal standing, karena rapat harian Syuriyah tidak berhak memberhentikan mandataris, itu masalahnya," tegas Gus Yahya usai acara Silaturahim Alim Ulama di Kantor PBNU, Minggu (23/11).
Menurutnya, rapat harian Syuriyah bahkan tidak memiliki kapasitas untuk memberhentikan pengurus lembaga, apalagi seorang mandataris. Gus Yahya menilai keputusan rapat harian Syuriyah tersebut tidak bisa dieksekusi, tidak mengikat, dan hanya akan menimbulkan keributan yang tidak jelas.
Dalam pertemuan dengan para kiai, Gus Yahya mengungkapkan bahwa para tokoh agama tersebut menyesalkan terjadinya polemik terkait rapat harian Syuriyah dan risalah yang dihasilkan. Para kiai sepakat bahwa segala permasalahan organisasi harus dikembalikan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan diselesaikan secara bersama-sama tanpa memperuncing konflik di antara jajaran kepemimpinan.
Sebagai tindak lanjut, Gus Yahya berencana menggelar silaturahim yang lebih besar dengan melibatkan para kiai sepuh dan unsur-unsur kepemimpinan NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi solusi dari konflik internal yang tengah melanda PBNU.
Sebelumnya, risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang beredar luas berisi keputusan agar Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU dalam waktu tiga hari. Jika tidak mengindahkan permintaan tersebut, Syuriyah mengancam akan memberhentikannya.
Desakan pengunduran diri ini diduga terkait dengan undangan narasumber dari jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), yang dianggap melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
