Chapnews – Ekonomi – Publik dihebohkan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax RON 92 yang berlaku sejak 10 Juni 2026, melonjak menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Namun, di tengah gejolak harga ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa harga Pertamax di Indonesia masih tergolong kompetitif, bahkan relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam keterangannya, menyoroti perbandingan harga bensin setara RON 92 di kawasan. Ia menyebutkan, di Filipina, harga BBM sejenis mencapai sekitar Rp22.000 per liter. Angka ini jauh lebih tinggi di Laos yang menembus lebih dari Rp31.000 per liter, Thailand dengan hampir Rp29.000 per liter, Myanmar sekitar Rp25.000 per liter, dan Singapura yang paling fantastis, mendekati Rp43.000 per liter. Data ini, menurut Fifi, menunjukkan posisi Indonesia yang relatif menguntungkan di tengah dinamika harga energi global.
Fifi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. "Pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi. Pertalite tetap Rp10.000 dan biosolar tetap Rp6.800 per liter," ujarnya di Jakarta. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, dengan kepentingan warga sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Namun, Kemkomdigi juga tidak menampik adanya potensi beban berat bagi anggaran negara jika harga Pertamax terus dipertahankan di bawah harga keekonomian. Dana publik yang semestinya dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dikhawatirkan akan tersedot habis untuk menutupi selisih harga BBM non-subsidi tersebut.
Kenaikan harga Pertamax, lanjut Fifi, tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasar minyak global. "Indonesia tidak hidup sendirian. Harga minyak dunia naik akibat ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global," jelas Fifi, seperti dikutip dari akun Instagram @ditjenkpm. Sebagai BBM non-subsidi, Pertamax memang mengikuti fluktuasi harga pasar internasional.
Lebih lanjut, Fifi menjelaskan dampak jangka panjang jika pemerintah terus menahan harga Pertamax di bawah nilai keekonomian. Anggaran negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga infrastruktur pembangunan, pada akhirnya harus dialihkan untuk menutup subsidi silang harga BBM. "Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk sekolah, rumah sakit, bantuan sosial maupun pembangunan lainnya, akhirnya habis untuk menutup selisih harga BBM," tegasnya.
Oleh karena itu, Fifi menekankan urgensi pembahasan mengenai subsidi yang tepat sasaran. Hal ini krusial agar bantuan dari pemerintah benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang berhak dan membutuhkan, bukan justru dinikmati oleh mereka yang secara finansial sudah mampu. "Di sinilah pembicaraan tentang subsidi yang tepat sasaran justru semakin relevan," pungkasnya.
