Chapnews – Nasional – Menteri HAM Natalius Pigai memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak militer untuk pembinaan. Pigai menegaskan langkah tersebut tidak melanggar HAM, berbeda dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti mencubit atau memukul. "Ini bukan hukuman fisik, melainkan pendidikan karakter, disiplin, dan tanggung jawab," tegas Pigai di kantornya, Selasa (6/5). Ia bahkan mendorong Kementerian Pendidikan untuk menerapkan program serupa secara nasional jika terbukti efektif. Pigai optimistis, program ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM Indonesia menuju 2035.
Namun, kebijakan ini menuai kontroversi. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai TNI tidak memiliki wewenang untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada siswa. Atnike menambahkan, proses tersebut bisa dibilang di luar koridor hukum jika tidak berdasarkan hukum pidana anak. Senada, Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, mempertanyakan perlunya pendekatan militeristik dalam menangani masalah siswa. Ia menekankan, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara-cara militer.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial turut menyuarakan keprihatinan. Mereka menilai pelibatan TNI dalam pembinaan siswa berisiko mengingat catatan buruk kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap sipil. Imparsial mencatat sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan anggota TNI, mulai dari penyerangan kampung hingga pembunuhan warga sipil, menunjukkan kultur kekerasan yang mengakar di tubuh TNI. Oleh karena itu, Imparsial menilai kebijakan Dedi Mulyadi tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Pernyataan pro dan kontra ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah kebijakan Dedi Mulyadi ini benar-benar solusi tepat atau justru langkah yang berisiko? Debat ini pun terus berlanjut, menyoroti kompleksitas permasalahan pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia.
