Chapnews – Ekonomi – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, memberikan tanggapan positif terkait rencana pemerintah menyita lahan atau tanah yang menganggur selama dua tahun. Ia optimistis kebijakan ini akan berdampak positif bagi sektor perumahan di Indonesia. Menurutnya, lahan terlantar tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan perumahan, khususnya rumah sosial, guna menekan harga rumah yang melambung tinggi.
"Itu domain Pak Nusron (Menteri ATR/BPN), nanti kita lihat, mudah-mudahan itu kabar baik di sektor perumahan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menjadi faktor utama penyebab mahalnya harga rumah. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan insentif berupa lahan, sehingga harga rumah bisa ditekan dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kunci utama untuk menekan harga rumah bukanlah hanya pada teknologi konstruksi, melainkan pada harga tanah yang saat ini dinilai sudah tidak masuk akal.
"Sekarang ini, harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya. Tapi karena harga tanah yang sudah tidak masuk akal," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjelaskan bahwa seluruh tanah di Indonesia pada dasarnya milik negara. Masyarakat hanya memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Oleh karena itu, tanah yang tidak dimanfaatkan dapat diambil alih oleh negara.
"Tanah itu tidak ada yang memiliki, yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai, negara memberikan hak kepemilikan. Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah-mbah atau leluhur bisa membuat tanah?" tegas Nusron Wahid.
