Chapnews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data terbaru mengenai kondisi ekonomi nasional, di mana laju inflasi tahunan (year-on-year) pada periode September 2026 tercatat berada di angka 3,28 persen. Meskipun angka ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan sinyal optimisme bahwa kondisi ekonomi masih terkendali.
Menanggapi rilis data tersebut, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, memberikan penjelasan mendalam mengenai posisi inflasi saat ini. Menurutnya, angka 3,28 persen tersebut sebenarnya masih berada dalam jalur yang direncanakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan angka tersebut masih masuk dalam koridor sasaran inflasi nasional yang telah ditetapkan, yakni sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Dengan kata lain, batas aman inflasi nasional berada di rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Juda menegaskan bahwa selama angka inflasi tidak menembus batas atas yang telah ditentukan, maka stabilitas ekonomi makro masih dapat dijaga dengan baik. Ia meyakini bahwa kenaikan harga yang terjadi saat ini belum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi rumah tangga.
"Artinya, kenaikan ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat. Lonjakan harga yang ada juga belum sampai memengaruhi keputusan atau perilaku belanja konsumen secara drastis," ujar Juda saat ditemui di tengah acara Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa kondisi inflasi saat ini dapat dikategorikan sebagai kondisi yang ideal. Dalam situasi ekonomi yang sehat, kenaikan harga terjadi secara moderat sehingga masyarakat tidak perlu melakukan perubahan pola konsumsi yang ekstrem. Masyarakat juga tidak merasa perlu mengubah strategi investasi atau menahan belanja secara besar-besaran akibat ketakutan akan lonjakan harga yang tidak terkendali.
Kendati situasi saat ini dinilai masih aman, pemerintah tidak lantas bersikap lengah. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun. Langkah mitigasi akan terus dilakukan melalui koordinasi intensif antarlembaga.
Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah adalah melalui penguatan jaringan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi kunci untuk memastikan distribusi barang tetap lancar dan harga-harga di pasar tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia.
"Itulah alasan mengapa kita memiliki TPIP dan TPID. Fungsi utamanya adalah untuk koordinasi dan memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi dapat terimplementasi dengan baik hingga ke tingkat daerah," pungkas Juda. Melalui pengawasan yang ketat ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
