Chapnews.id – Bank Indonesia (BI) secara resmi mengambil langkah strategis dengan memperluas cakupan instrumen surat berharga yang dapat digunakan sebagai agunan (underlying) dalam pelaksanaan Operasi Moneter. Dalam kebijakan terbaru ini, BI kini menyertakan obligasi dan sukuk korporasi dengan kualitas tinggi sebagai salah satu instrumen pendukung. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan kebijakan moneter yang bersifat pro-pasar (pro-market), yang terintegrasi secara langsung dengan pengembangan Pasar Uang serta Pasar Valuta Asing (PUVA).
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa perluasan instrumen ini sangat krusial untuk memastikan transmisi sinyal kebijakan moneter berjalan lebih efektif melalui pasar keuangan. Dengan mekanisme yang lebih luas, dampak likuiditas yang dikelola oleh bank sentral diharapkan dapat mengalir langsung ke sektor pembiayaan, baik untuk kebutuhan dunia usaha maupun rumah tangga.
Melalui pendekatan pro-pasar ini, BI tidak lagi sekadar fokus pada pengendalian likuiditas, tingkat suku bunga, dan stabilitas nilai tukar secara konvensional. Lebih jauh lagi, kebijakan ini dirancang untuk memicu aktivitas transaksi di pasar sekunder. Hal ini diharapkan dapat memberikan stimulus nyata bagi sektor riil, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pembiayaan perumahan.
"Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada seberapa dalam, likuid, dan efisien transmisi yang terjadi melalui pasar keuangan," ujar Destry Damayanti dalam keterangan resminya pada Jumat (2/10/2026).
Peresmian kebijakan baru ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur BI Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta pada Kamis (1/10/2026). Acara penting tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama, di antaranya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, Ketua Umum Apuvindo Ari Rizaldi, serta perwakilan dari berbagai lembaga perbankan dan institusi keuangan nasional.
Mendukung penuh langkah berani bank sentral tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Ia menekankan bahwa sinergi antarlembaga sangat penting untuk memperkuat kepercayaan para investor, baik domestik maupun mancanegara.
"Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus bekerja keras menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Fokus utama kami adalah membangun kredibilitas kebijakan yang kuat agar dapat memberikan rasa aman bagi seluruh investor di mana pun mereka berada," tegas Suahasil.
Dengan adanya perluasan instrumen agunan ini, pasar keuangan Indonesia diharapkan menjadi lebih dinamis dan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global.
