Chapnews – Ekonomi – Realisasi investasi Indonesia yang melesat hingga Rp465,2 triliun di kuartal I-2025 menjadi angin segar. Namun, pertanyaan kunci adalah: bagaimana agar keuntungan ini benar-benar dinikmati rakyat? Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, mengungkapkan resepnya dalam wawancara di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Jawabannya sederhana namun krusial: permudah investor berbisnis!
Jumhur menjelaskan, hambatan utama investasi di Indonesia bukan tuntutan kenaikan upah buruh—yang menurutnya masih masuk akal jika dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam atau Filipina—melainkan birokrasi berbelit. "Hambatan nomor satu adalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga pengadaan tanah," tegasnya. Dinamika perburuhan, menurut data, hanya menempati urutan ke-11 dalam daftar faktor penghambat investasi.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan lonjakan investasi sebesar 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini momentum emas bagi pemerintah untuk menepati janji menyejahterakan rakyat. Caranya? Dengan memangkas birokrasi perizinan yang berbiaya tinggi dan menyita waktu.
"Izin-izin itu kan duit semua," ujar Jumhur. "Pemerintah harus mampu memangkasnya agar perusahaan tumbuh dan mampu memberikan kesejahteraan layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah." Dengan lebih banyak perusahaan yang berkembang, otomatis penyerapan tenaga kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Singkatnya, jalan menuju kesejahteraan rakyat terbentang di depan mata, asalkan pemerintah berani memangkas birokrasi penghambat investasi.
