Chapnews – Nasional – Jakarta – Sebuah kabar menggembirakan datang dari upaya penanganan sampah di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Senin (31/8) mengumumkan keberhasilan signifikan dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Berkat masifnya gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya, TPST Bantargebang kini menerima 500 ton sampah lebih sedikit setiap harinya.
Pramono menyampaikan laporan positif ini saat berbicara dalam acara Local Hero Indonesia Forum 2026, yang diinisiasi oleh Indonesia Water Institute. "Saya mendapatkan laporan bahwa adanya penurunan secara signifikan, yaitu jumlah sampah di rumah tangga dan juga di Bantargebang. Di Bantargebang sendiri ada penurunan kurang lebih 500 ton per hari," ungkap Pramono, menggarisbawahi dampak nyata dari inisiatif ini.
Keberhasilan ini tidak lepas dari peningkatan partisipasi masyarakat. Sejak gerakan pilah sampah dicanangkan pada 10 Mei 2026, persentase rumah tangga yang aktif memilah sampah melonjak drastis, dari semula 5,31% menjadi 23,14%. Tak hanya itu, kapasitas pengelolaan sampah organik melalui bank sampah juga menunjukkan peningkatan substansial, dari 1.046 ton menjadi 1.432 ton, yang tersebar di 2.247 bank sampah.
Melihat progres positif ini, Pramono menegaskan bahwa gerakan pilah sampah Jakarta telah berjalan di jalur yang tepat. Ia bahkan menginstruksikan Balai Kota untuk mengalokasikan setidaknya satu hari dalam seminggu khusus membahas isu persampahan, serta memastikan setiap tamu yang datang dengan agenda terkait sampah selalu diterima dengan baik.
Meski demikian, Gubernur Pramono tidak menampik adanya sejumlah kendala di lapangan. Beberapa di antaranya adalah praktik penimbunan sisa sampah swasta di lokasi yang tidak semestinya, serta berbagai tantangan operasional di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Menyikapi hal ini, Pramono meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk bertindak tegas dan tidak setengah-setengah dalam penanganan masalah sampah. "Penanganan ini enggak boleh setengah-setengah. Penanganan ini harus kadang-kadang memang kita harus keras, penanganan ini harus secara detail untuk diketahui," tegas Pramono, menekankan pentingnya ketegasan dan pengawasan mendalam demi keberlanjutan program ini.
