Oleh: Feby Novalius – Selasa, 01 September 2026 | 07:01 WIB
Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk merampingkan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis. Dalam sebuah pernyataan penting, Prabowo memastikan akan menutup kembali sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026. Jika target ini tercapai, jumlah perusahaan pelat merah yang dipertahankan diperkirakan hanya akan menyisakan sekitar 200 hingga 250 entitas yang benar-benar strategis dan menguntungkan.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya serupa yang telah digulirkan sebelumnya. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dalam kurun waktu kurang dari dua tahun masa kepemimpinannya, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau terus-menerus mengalami kerugian telah ditutup. Langkah tegas ini diklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.
"Dalam kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN. Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ujar Prabowo saat memberikan pidato penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Melihat dampak positif dari efisiensi tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo bertekad untuk melanjutkan program perampingan BUMN. Target selanjutnya jauh lebih ambisius, yakni memangkas ratusan perusahaan lagi dalam waktu singkat.
"Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250," ungkapnya.
Jika rencana ini terealisasi, lanskap BUMN di Indonesia akan mengalami transformasi signifikan, mengarah pada entitas yang jauh lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada kontribusi maksimal bagi kas negara serta perekonomian nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas sektor BUMN, sekaligus mengurangi beban anggaran negara dari perusahaan-perusahaan yang tidak produktif.
