Chapnews – Ekonomi – Skema Participating Interest (PI) 10 persen dalam industri minyak dan gas bumi (migas) awalnya dirancang sebagai strategi mulia untuk memberdayakan daerah penghasil. Inisiatif ini diharapkan mampu mengubah peran pemerintah daerah, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari sekadar penerima Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi pemain aktif yang turut merasakan nilai ekonomi langsung dari proyek hulu migas di wilayahnya. Namun, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi yang pelik, di mana harapan akan dividen cepat seringkali terbentur oleh hambatan yang justru berasal dari daerah itu sendiri.
Melalui skema PI 10 persen, BUMD diberi kesempatan emas untuk memiliki hak atas bagian produksi, tentu dengan kewajiban menanggung biaya produksi. Harapan utamanya sederhana: daerah tidak lagi hanya menjadi penonton pasif, melainkan ikut serta secara langsung dalam menikmati keuntungan ekonomi dari industri migas yang beroperasi di halaman belakang mereka. Ini adalah langkah maju untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan lokal.
Namun, paradoks muncul ketika banyak pemerintah daerah menantikan aliran dividen yang deras dari BUMD, sementara di sisi lain, proyek-proyek migas yang menjadi sumber keuntungan tersebut justru sering terganjal oleh jeratan birokrasi, gesekan sosial, hingga hambatan perizinan yang kompleks di tingkat daerah. Situasi ini menciptakan dilema, di mana tujuan mulia PI 10 persen terancam oleh kurangnya sinergi antara ambisi ekonomi dan tata kelola lokal.
Mantan Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S Sasongko, menyoroti bahwa akar masalah utama PI 10 persen saat ini bukan lagi terletak pada regulasi penawaran untuk daerah. Menurut Didik, persoalan terbesar justru ada pada lemahnya tata kelola dan kapasitas bisnis BUMD yang terlibat. "Ketika daerah masuk ke PI 10 persen, itu artinya masuk ke ranah bisnis. Ada risiko, investasi, dan tanggung jawab yang harus dipahami," tegas Didik dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Didik menambahkan, masih banyak pihak di daerah yang keliru menganggap PI sebagai dana hibah yang secara otomatis akan menghasilkan uang dalam waktu singkat. Padahal, industri hulu migas dikenal sebagai sektor padat modal dengan risiko tinggi, di mana proses pengembalian investasi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kesalahpahaman ini seringkali berujung pada ekspektasi yang tidak realistis.
Salah satu miskonsepsi paling sering muncul adalah dalam mekanisme carry atau talangan investasi. Dalam skema ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terlebih dahulu menanggung seluruh porsi investasi milik daerah. Nantinya, biaya tersebut akan dikembalikan melalui pemotongan bagian pendapatan BUMD saat lapangan migas mulai berproduksi. Pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme ini krusial agar BUMD dapat mengelola ekspektasi dan strategi bisnisnya dengan lebih matang, demi mewujudkan potensi penuh PI 10 persen bagi kemajuan daerah.
